Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) tengah meningkatkan digitalisasi layanan pada layanan bidang perhubungan darat.
Digitalisasi ini mencakup berbagai layanan, seperti perizinan online, layanan Teman Bus dan BisKita, tracking bus, hingga operasional bidang transportasi darat.
Semuanya akan dikemas dalam satu platform melalui aplikasi MitraDarat. Sakretaris Ditjen Hubdat, Amirulloh, menjelaskan bahwa peningkatan digitalisasi ini supaya operasional lebih efisien.
"Upaya digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional," ujar Amirulloh di Jakarta (29/1/2023).
"Seperti pengelolaan armada dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas dengan menggunaan kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan yang bisa memberikan informasi real time," imbuhnya.
Diharapkan pula, kehadiran digitalisasi layanan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilisasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.
"Saat ini aplikasi MitraDarat sudah terintegrasi dengan layanan Teman Bus di 10 kota dan BisKita di Kota Bogor, sehingga para pengguna aplikasi bisa mengecek rute dan juga tracking bus," imbuhnya.
Proses Perizinan Online
Ke depan, Ditjen Hubdat juga akan melakukan portalisasi aplikasi perizinan yaitu pembangunan portal yang tujuannya memudahkan proses perizinan secara online.
Baca Juga: Jelang Lawan PSIS Semarang, Paul Munster Tak Hiraukan Statistik Buruk Persebaya
Saat ini, banyak sekali aplikasi dan website perizinan dari Ditjen Hubdat, mulai dari Spionam, VTA Online,TemanBus, hingga e-Tilang. Semuanya akan dijadikan satu.
Sehingga layanan perizinan tersebut ke dalam satu pintu melalui MitraDarat. Diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi para pemohon perizinan.
"Digitalisasi yang sedang kita lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan positif bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan dalam melakukan mobilitas menggunakan transportasi darat," tuturnya menutup.
Berita Terkait
-
Jelang Lawan PSIS Semarang, Paul Munster Tak Hiraukan Statistik Buruk Persebaya
-
Cak Imin Dukung Anies Revisi Omnibus Law UU Ciptaker: Belum Terlihat Manfaatnya
-
Ogah Tanggapi Gerakan Salam 4 Jari, TKN Prabowo-Gibran: Kami Yakin Menang Sekali Putaran
-
Realme 12 Pro Plus Resmi Meluncur, Harga Mulai Rp 5 Jutaan
-
Ulasan Buku 'Make Time', Cara Fokus pada Hal-Hal yang Penting Setiap Hari
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur