Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai tidak tepat, apabila program makan siang gratis dan susu gratis milik paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran turut dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana pada Senin (26/2/2024). Sebab, kata dia, proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 masih belum selesai.
"Ya, kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," kata Hasto ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
Hasto menyebut, pembahasan program makan siang di dalam sidang kabinet saat ini justru menimbulkan tanda tanya. Terlebih, ia menekankan, proses Pemilu 2024 belum selesai.
"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap pemilu presiden belum selesai," ungkapnya.
Untuk itu, ia menilai, munculnya pembahasan program Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet pemerintahan Jokowi sengaja dilakukan untuk skenario Pemilu sudah selesai.
Baca Juga: KPU Mendadak Tunda Rekapitulasi Suara Karena Pemeriksaan DKPP, Timnas AMIN: Bikin Bingung!
"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," pungkasnya.
Sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji Prabowo sebagai capres nampaknya benar-benar segera terwujud.
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara pagi itu, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Berita Terkait
-
Begini Nasib 'Dinasti' Raffi Ahmad di Pemilu 2024, Hary Tanoe dan Keluarga Kalah Telak?
-
Daftar Penerima Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tahap Pertama, 2025 Langsung Gas!
-
Usut Kecurangan Pemilu, Hasto Kristiyanto: PDIP Dukung Penuh Audit Forensik Sirekap KPU
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat Untuk Prabowo Subianto
-
KPU Mendadak Tunda Rekapitulasi Suara Karena Pemeriksaan DKPP, Timnas AMIN: Bikin Bingung!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik