Suara.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Min Usihen mengatakan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi Indikasi Geografis (IG) dan kekayaan intelektual (KI) lainnya.
“Jawa Barat kaya akan sumber daya alam dan destinasi wisata serta berpenduduk terbanyak di Indonesia. Kebudayaan Jawa Barat sangat beragaml. Setiap kabupaten mempunyai budaya masing-masing sesuai dengan ciri khasnya. Hal ini menunjukan bahwa potensi KI di Jawa Barat sangatlah besar,” kata Min Usihen saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan Sosialisasi dan Promosi Merek Kolektif dan Indikasi Geografis dengan tema “Menuju Jawa Barat Kaya Dengan Kekayaan Intelektual” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Linggarjati Kuningan, Selasa, (5/3/2024).
Oleh karena itu, Min Usihen mengajak pemerintah daerah, akademisi, para pemangku kepentingan serta masyarakat Jawa Barat, khususnya daerah Kuningan untuk melindungi potensi IG dan KI lainnya seperti merek, hak cipta, paten, desain industri.
“Sebab IG dan KI lainnya apabila telah terdaftar akan mendapat pelindungan secara hukum dan akan meningkatkan nilai jual,” terang Min Usihen.
Menurutnya, peran pelindungan KI seperti pada Merek Kolektif dan IG menjadi sangat penting dan strategis sebagai alat branding dalam membangun reputasi bisnis melalui kelompok atau komunitas bisnis.
“Merek Kolektif menjadi simbol dagang bagi sekelompok orang atau badan hukum dalam melakukan kesamaan bisnis dengan kualitas produk tertentu tanpa dipengaruhi oleh kesamaan dalam karakteristik geografis. Sehingga, melalui merek kolektif ini para pelaku usaha yang memiliki kesamaan bisnis dapat menekan biaya pendaftaran, menekan biaya promosi, dan menekan biaya penegakan hukum, serta tidak memerlukan biaya lisensi karena cukup bergabung menjadi anggota dari merek kolektif tersebut,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Min Usihen juga mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelindungan produk IG di Jawa Barat. Mengingat produk IG terdaftar akan meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan kesejahteraan bagi petani atau pengrajin produk IG.
Terlebih, tahun 2024 ini telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Tahun Indikasi Geografis.
“Dicanangkannya tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis didasarkan beberapa pertimbangan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dengan masing-masing daerah memiliki produk khas daerah yang tidak dimiliki daerah lain yang harus dijaga, dilindungi, dilestarikan dan diberdayakan karena memiliki nilai ekonomi,” kata Min Usihen.
Baca Juga: Promosikan Produk Unggulan Daerah, DJKI Kemenkumham Canangkan 2024 Sebagai Tahun Indikasi Geografis
Min menyontohkan peningkatan nilai jual pada produk IG terdaftar seperti pada Garam Amed Bali. Ketika belum terdaftar IG, Garam Amed hanya memiliki nilai jual sebesar Rp. 4.000/kg, namun setelah terdaftar sebagai produk IG Garam Amed memiliki nilai jual hingga Rp. 35.000/kg.
“Garam Amed juga membuka potensi pariwisata, sejak tahun 2016 dikenal pagelaran Festival Garam Amed di Bali,” ucapnya.
IG sendiri merupakan produk yang mempunyai kualitas atau karakteristik yang mendasar dan eksklusif, yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis yang khas dengan faktor alam dan manusianya yang melekat.
Namun, Min Usihen berpendapat bahwa IG yang dimiliki Jabar ini tidak akan berdampak besar pada perekonomian apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan-nya.
“Potensi KI ini tidak akan memberikan kontribusi yang optimal, jika tidak dibarengi dengan komitmen untuk membangun strategi kebijakan pengelolaan KI yang handal dan sesuai dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jabar,” ucapnya.
“Kita perlu melakukan kebijakan pembinaan Indikasi Geografis yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: inventarisasi potensi IG; pemenuhan persyaratan IG; pendaftaran dan penerapan label IG; pemanfaatan, promosi, komersialisasi, dan pelindungan IG,” tambah Min Usihen.
Berita Terkait
-
Soroti Perundungan di Binus Serpong, Kemenkumham Harap Kepolisian Kedepankan Restorative Justice
-
Tim Ahli Indikasi Geografis Tahun 2024-2028 Diharapkan Dapat Membantu Meningkatkan Permohonan Indikasi Geografis
-
Kadivpas Kemenkumham DKI Jawab Alvin Lim Soal Koruptor Pindah ke Sukamiskin untuk Dapat Obral Hukuman
-
Ganindra Bimo Kini Sibuk Kerja Kantoran, Fokus Tekuni Isu Kekayaan Intelektual di Industri Kreatif
-
Jay Idzes Jalani Sumpah WNI Ditemani Wanita Cantik Berambut Pirang
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana