Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan Koalisi Besar yang kemungkinan besar akan dibangun pemerintahan yang baru, tidak akan menutup peluang adanya pihak-pihak yang beroposisi.
Hal itu ditegaskan Mahfud menanggapi wacana pembentukan Koalisi Besar dimana pemerintahan yang baru nanti lebih banyak merangkul.
"Nanti terserah ya pemerintah yang baru nanti, tapi sejauh yang saya tangkap koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud ditemui di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).
Saat ditanya Koalisi Besar akan baik atau tidak untuk Indonesia, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Mantan Ketua MK itu malah mengatakan hal tersebut bisa jadi bahan diskusi kembali ke depannya.
"Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," ungkapnya.
Sebelumnya Co Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, mendengar kabar adanya upaya kooptasi tengah dijalankan.
Menurut Sudirman, kooptasi itu terjadi lantaran dia mendengar adanya kabar bahwa hampir semua partai politik akan membuat koalisi besar dan menyisakan satu atau dua di luar koalisi tersebut.
“Ada satu perbincangan di luar seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar kemudian menyisakan satu dua. Itu sebetulnya bukan pikiran yang sehat untuk menjaga demokrasi,” kata Sudirman saat ditemui di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).
Dia menilai, rangkaian Pemilu 2024 saat ini belum selesai sehingga sikap partai politik bisa menunggu semua tahapan pemilu rampung.
Baca Juga: Respons Mahfud Setelah Kubu Prabowo-Gibran Siapkan 36 Pengacara Hadapi Gugatan di MK
Sudirman mengaku berharap pihak yang menang bisa memerintah, sementara kubu yang kalah menjadi penyeimbang untuk mempertahankan demokrasi.
Jika satu atau dua partai politik berpindah koalisi, Sudirman mengaku hal itu bukan menjadi persoalan.
Namun, jika kepindahan itu memiliki niat kooptasi, dia menganggap hal itu berbahaya untuk demokrasi.
“Kalau niatnya mengkooptasi hampir seluruh partai kemudian menjadi kekuatan besar, apalagi dengan niat-niat buruk, itu menurut saya bukan hal yang baik dan itu mesti dijadikan concern bersama oleh masyarakat,” ujar Sudirman.
Berita Terkait
-
Pernah Jadi Ketua MK, Mahfud Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan di Sidang Sengketa Pilpres
-
Demokrat Setuju Prabowo-Gibran Bangun Koalisi Besar, untuk Gembosi Pengguliran Hak Angket?
-
Respons Simpel Yusril soal Kubu Ganjar Mau Bawa Kapolda Jadi Saksi di Sidang MK
-
Respons Mahfud Setelah Kubu Prabowo-Gibran Siapkan 36 Pengacara Hadapi Gugatan di MK
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
Disambut Riuh Mahasiswa, Wapres Gibran Buka Pintu Setwapres untuk Pendemo
-
Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM dalam Program MBG
-
DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?