Suara.com - Terjeratnya Harvey Moeis sebagai tersangka korupsi kasus penambangan ilegal ikut menyeret nama istrinya, Sandra Dewi. Bahkan baru-baru ini pernyataan pendidikan anak-anak Sandra Dewi kembali ramai jadi perbincangan.
Pernyataan Sandra mendapat banyak kritikan mengingat biaya yang digunakan keluarga tersebut menggunakan uang rakyat, menyusul total korupsi yang dilakukan Harvey Moeis bersama rekan lainnya Rp271 triliun.
"Iyes jadi kita pakai tabungan-tabungan dan juga asuransi untuk pendidikan mereka nantinya, sampai kuliah," ujar Sandra Dewi dikutip dari Instgram @lambe__danu, Senin (1/4/2024).
Sandra menjelaskan bahwa dirinya hanya akan membiayai pendidikan anaknya sampai kuliah saja. Selanjutnya, jika anaknya ingin kembali meneruskan pendidikan atau bekerja, dilimpahkan semua ke anak-anaknya.
Baca Juga:
Terancam Dimiskinkan Usai Harvey Moeis Korupsi Rp271 T, Sandra Dewi: Yang Penting Cukup Buat Makan
Korupsi Rp271 T Bareng Harvey Moeis, Helena Lim Akui Bisa Kaya Gegara 'Curangi' Bank
"Maunya sampai kuliah aja selesai, habis itu kamu mau kerja apa ya, bebas terserah, gitu. Kayak saya, saya dibiayain sampai SMA doang loh. Kuliah saya bayar semua, saya bayar sendiri," kata Sandra.
Pernyataan Sandra Dewi justru menjadi kritikan. Tak sedikit yang menduga, biaya yang digunakan untuk anaknya memakai uang hasil korupsi.
"Duitnya dari rakyat?, sama suamimu dirampok," celetuk salah satu netizen.
"Lebih tepatnya ngerampok untuk masa depan kalian semua," cibir netizen lainnya.
"Anaknya SD disekolahin sampai kuliah pakai duit negara, tapi bukan beasiswa," kata lainnya.
Kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis hingga Sandra Dewi terseret berawal dari penetapan Helena Lim sebagai tersangka penambangan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memperdalam kasus korupsi tersebut dan menetapkan tersangka-tersangka baru, termasuk Harvey Moeis.
Harvey Moeis dianggap terlibat karena menjadi komunikator antar perusahaan termasuk juga menyewakan alat-alat berat untuk penambangan yang beberapa diantaranya ilegal.
Berita Terkait
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Pasrah Gaji DPR Disetop 6 Bulan usai Sebut Rakyat Tolol, Hukuman MKD Bikin Ahmad Sahroni Kapok?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?