Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan di perguruan tinggi. Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi ini banyak dikeluhkan mahasiswa karena dianggap sangat memberatkan.
"Permendikbud harus ditinjau ulang," tulisnya di akun X miliknya, Rabu (22/5/2024).
Dirinya mengatakan bahwa dengan alokasi dana besar pendidikan, seharusnya pemerintah membuat aturan memudahkan (turunkan biaya) pendidikan tinggi.
"Bukan malah menaikkan. Jumlah orang cerdas jangan dibatasi," tegas Mardani.
Pernyataan Mardani seketika mendapatkan tanggapan dari warganet. Kebanyakan warganet setuju dengan biaya UKT yang murah.
"Perjuangkan bang ini bukan kenaikan harga tapi ngasih harga baru yang mencekik orang tuanya atau kita akan kehilangan bonus demografi karena anak-anak negeri ini nggak bisa kuliah," ucap warganet.
"Tolong sampaikan kepada Mendiknas bahwa calon mahasiswa baru itu juga anak-anak Indonesia yang pingin menggapai cita-cita untuk jadi sarjana," ungkap warganet.
"Yang juga pingin berkontribusi terhadap negara, jangan gagalkan mereka untuk jadi mahasiswa karena UKT yang mahal, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata warganet.
Sementara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Ristek-Dikti) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa kenaikan UKT tidak akan mempengaruhi mahasiswa.
Baca Juga: Deretan Kebijakan Kontroversial Nadiem Makarim, Kini Dikritik Perkara Kenaikan UKT
Nadiem menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah atau harus membayar UKT lebih tinggi.
"Tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat kebijakan ini," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Ia menjelaskan bahwa besaran UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa, dan jenjang terendah tidak akan terkena dampak dari kenaikan UKT tersebut.
Berita Terkait
-
Kabur Aja Dulu Bukan Solusi, Sirkulasi Talenta Jadi Kunci Masa Depan Bangsa
-
Minyak Mahal, Pendidikan Terancam? Membaca Masa Depan Indonesia di Tengah Gejolak Energi Global
-
DPR Ingatkan Pemerintah: Sekolah Tatap Muka Lebih Efektif Dibanding Wacana Belajar dari Rumah
-
Di Balik Amplop THR: Lebaran Sebagai Ruang Kelas Sunyi yang Membentuk Karakter Anak
-
Krisis Air Bikin Perempuan Kehilangan Akses Pendidikan, Bagaimana Hubungannya?
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat