Di Harlah Bung Karno, Hasto PDIP Singgung Pemerintah Jokowi: Bansos Dipakai Elektoral, Tambang Dibagi-bagi

Suara.com - Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa partainya mengenang penuh syukur 123 tahun lahirnya Presiden pertama RI Ir Soekarno pada Kamis (6/6/2024). Namun ia menyayangkan apa yang dicita-cita Bung Karno kekinian justru jauh dari kenyataan.

Awalnya Hasto menyampaikan jika ide, gagasan, pemikiran, cita-cita dan perjuangan Bung Karno selalu relevan bagi Indonesia dan dunia.

Bagi Indonesia sendiri, apa yang dicita-citakan Bung Karno bahwa di dalam bumi Indonesia merdeka seharusnya tidak ada kemiskinan, ternyata masih jauh dari kenyataan.

"Konstruksi pemikiran Bung Karno yang berakar dari falsafah pembebasan petani, nelayan dan buruh serta seluruh lapisan masyarakat yang terjajah hidupnya semakin ditinggalkan. Rakyat hanya diperlakukan sebagai obyek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," tutur Hasto dalam keterangannya, Kamis (6/6).

Menurut dia, dalam perspektif global, pemikiran Bung Karno tentang gagasan struktur dunia yang demokratis mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan, koeksistensi damai.

"Dan kesetaraan setiap negara dalam keanggotaan PBB merupakan jawaban atas struktur dunia yang anarkis dengan berbagai pertarungan geopolitik yang terjadi saat ini," katanya.

Namun, sangat disayangkan upaya progresif untuk mempercepat kemajuan bangsa yang bertumpu pada kualitas manusia Indonesia, supremasi hukum, dan sistem meritokrasi yang handal, justru diganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak kekuasaan saat ini.

Untuk itu, dengan hari lahir Bung Karno ke-123 ini bisa mendorong agar arah bangsa ke depannya bisa berjalan dengan lurus.

"Semoga Peringatan Hari Lahir Bung Karno ke 123 semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa yang semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 baik dalam sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun politik luar negeri," imbuh Hasto.

Baca Juga: Yakin Hasto Kooperatif di Kasus Buronan Harun Masiku, Said PDIP: Baru Dipanggil KPK, Kalau Lebih dari Itu Nauzubillah