Suara.com - Kejaksaan Agung menegaskan bahwa hubungan kerja antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan dengan baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspemkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Jakarta pada Selasa, membantah pernyataan Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, yang menyebut bahwa koordinasi antar lembaga anti korupsi, yakni KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian masih dipengaruhi ego sektoral.
Harli menegaskan bahwa pernyataan Alex Marwata tidak sesuai dengan kenyataan, karena selama ini hubungan antara Kejaksaan dan KPK berlangsung baik. Ia menyarankan agar Wakil Ketua KPK melihat fakta di lapangan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan, agar pernyataan yang diberikan lebih valid.
"Apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Pak Alex Marwata kami kira tidak benar. Karena dengan beberapa alasan. Pertama, justru selama ini hubungan berjalan dengan baik antara Kejaksaan dengan KPK," kata Harli.
Menurut Harli, hubungan antara Kejaksaan dan KPK selama ini berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Ia menekankan bahwa kewenangan KPK lebih besar daripada Kejaksaan, sehingga tidak beralasan jika Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi.
Harli juga menambahkan bahwa Kejaksaan selalu mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya dengan mengirimkan tenaga-tenaga jaksa yang kompeten untuk diperbantukan di KPK. Selain itu, Kejaksaan sangat terbuka dan fasilitatif terhadap KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi, khususnya di daerah-daerah.
"Jika KPK menengarai ada pintu yang tertutup untuk koordinasi, sebaiknya diungkap dengan detil terkait peristiwa apa, di daerah mana, dan terkait persoalan apa supaya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya, dikutip dari Antara.
Jika KPK merasa ada hambatan dalam koordinasi, Harli menyarankan agar hal tersebut diungkapkan dengan jelas, termasuk peristiwa, lokasi, dan masalah yang terkait, agar dapat dipertanggungjawabkan.
Harli kembali menekankan bahwa Kejaksaan sangat mendukung KPK yang menjalankan tugas-tugas di daerah dan selalu memberi dukungan terbaik bagi KPK dalam menjalankan tugas fungsinya, apalagi ketika para jaksa di KPK menjalankan tugas-tugas persidangan.
Support yang diberikan seperti penggunaan mobil tahanan, antar jemput tahanan KPK, pengamanan bagi tahanan dan para jaksa yang bersidang.
"Intinya bagaimana kami mendukung tugas jaksa di KPK itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau ada anggapan yang menyatakan bahwa kejaksaan tertutup ketika KPK menjalankan fungsi koordinasi supervisi, saya kira itu tidak benar, dan saya kira masyarakat masyarakat bisa melihat," kata Harli.
Berita Terkait
-
Disebut Bakal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Jaksa Ditangkap KPK, Begini Respons Kejagung
-
Sepi Peminat, Pendaftar Capim KPK Disebut Trauma karena Pelemahan Lembaga
-
Fenomena Loyalitas Ganda di KPK, ICW: Pimpinan Tidak Punya Wibawa
-
Santai Digugat Hasto PDIP ke Praperadilan, KPK Pede: Penyidik Kami Profesional!
-
Makin Panas! Kubu Hasto Kini Gugat Penyidik KPK Gegara Sita Buku Catatan, Isinya Diklaim Rahasia PDIP
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf