Suara.com - Ledakan dan tembakan dengan cepat menjadi hal biasa di Swedia, seiring dengan pembunuhan massal yang terus merusak negara Skandinavia tersebut.
Besarnya krisis ini telah menjadikan Swedia sebagai “ibukota kejahatan senjata di Eropa” dan dengan permasalahan yang semakin memburuk, pemerintah berada di bawah tekanan yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini.
Serentetan kekerasan geng yang terbaru terjadi ketika seseorang berpakaian hitam melemparkan granat tangan ke dalam sebuah toko dan melukai beberapa orang yang melihatnya.
Insiden tersebut terjadi di pinggiran Geneta yang berbahaya di kota kecil Södertälje pada tanggal 22 Juli. Seorang pria ditembak dan terluka di jalan terdekat sehari kemudian.
Perdana Menteri Ulf Kristersson dan sekutunya dari sayap kanan mulai berkuasa dua tahun lalu. Mereka bersumpah untuk menghentikan kekerasan geng yang brutal selama sepuluh tahun.
Sampai saat ini, mereka telah gagal. Pada tahun 2024, Swedia telah menyaksikan 148 penembakan, 20 di antaranya berakibat fatal. Tahun sebelumnya ada 53 kematian akibat senjata. Pada tahun 2022, terjadi 62 penembakan yang berakibat fatal.
Membandingkan angka di Inggris dengan negara Nordik, ONS melaporkan bahwa pada tahun hingga Maret 2022, 28 orang tewas akibat penembakan.
Oleh karena itu, meskipun populasi Swedia kurang dari seperenam jumlah penduduk Inggris, angka kematian akibat penembakan dua kali lebih tinggi.
Awal tahun ini, akademisi terkemuka Swedia Göran Adamson dari Universitas Uppsala memperingatkan negaranya sedang menghadapi kemungkinan "perang saudara".
Mungkin statistik yang paling mencolok adalah perbandingan antara tingkat pembunuhan bersenjata di London dan ibu kota Swedia. Pada tahun 2022, tingkat pembunuhan bersenjata di Stockholm kira-kira 30 kali lipat dibandingkan London, meskipun populasinya hanya 975.000 jiwa.
Para ilmuwan politik yang berbicara kepada Politico telah memperingatkan bahwa jika pemerintah Swedia gagal mengatasi krisis ini, para pemilih mungkin akan memecat mereka dari jabatannya.
Para ahli mengatakan pemerintah harus menunjukkan kemajuan sebelum pemilu berikutnya pada tahun 2026, dan survei menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi isu utama bagi para pemilih.
Jonas Hinnfors, ilmuwan politik di Universitas Gothenburg, mengatakan: "Jika pengurangan kejahatan tetap menjadi agenda utama politik...pemilih kemungkinan besar akan menghukum pemerintah, mengingat pengurangan kejahatan telah menjadi bagian penting dari program kebijakan."
Berita Terkait
-
Luluh Lantak! Ledakan di Cengkareng Hancurkan Puluhan Rumah, Tim Gegana Turun Tangan
-
Pos Polisi Bintaro Tangsel Terbakar, Terdengar Suara Ledakan Sebelum Api Berkobar
-
Prancis Tetap Kirim Senjata ke Israel Meski Dikritik Global
-
Baru Diadopsi, Anjing Husky Balas Budi Selamatkan Nyawa Satu Keluarga dari Ledakan Gas Berbahaya
-
Menhan Israel Desak Netanyahu Terima Usulan Mesir untuk Pertukaran Sandera dan Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar