Suara.com - Ledakan dan tembakan dengan cepat menjadi hal biasa di Swedia, seiring dengan pembunuhan massal yang terus merusak negara Skandinavia tersebut.
Besarnya krisis ini telah menjadikan Swedia sebagai “ibukota kejahatan senjata di Eropa” dan dengan permasalahan yang semakin memburuk, pemerintah berada di bawah tekanan yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini.
Serentetan kekerasan geng yang terbaru terjadi ketika seseorang berpakaian hitam melemparkan granat tangan ke dalam sebuah toko dan melukai beberapa orang yang melihatnya.
Insiden tersebut terjadi di pinggiran Geneta yang berbahaya di kota kecil Södertälje pada tanggal 22 Juli. Seorang pria ditembak dan terluka di jalan terdekat sehari kemudian.
Perdana Menteri Ulf Kristersson dan sekutunya dari sayap kanan mulai berkuasa dua tahun lalu. Mereka bersumpah untuk menghentikan kekerasan geng yang brutal selama sepuluh tahun.
Sampai saat ini, mereka telah gagal. Pada tahun 2024, Swedia telah menyaksikan 148 penembakan, 20 di antaranya berakibat fatal. Tahun sebelumnya ada 53 kematian akibat senjata. Pada tahun 2022, terjadi 62 penembakan yang berakibat fatal.
Membandingkan angka di Inggris dengan negara Nordik, ONS melaporkan bahwa pada tahun hingga Maret 2022, 28 orang tewas akibat penembakan.
Oleh karena itu, meskipun populasi Swedia kurang dari seperenam jumlah penduduk Inggris, angka kematian akibat penembakan dua kali lebih tinggi.
Awal tahun ini, akademisi terkemuka Swedia Göran Adamson dari Universitas Uppsala memperingatkan negaranya sedang menghadapi kemungkinan "perang saudara".
Mungkin statistik yang paling mencolok adalah perbandingan antara tingkat pembunuhan bersenjata di London dan ibu kota Swedia. Pada tahun 2022, tingkat pembunuhan bersenjata di Stockholm kira-kira 30 kali lipat dibandingkan London, meskipun populasinya hanya 975.000 jiwa.
Para ilmuwan politik yang berbicara kepada Politico telah memperingatkan bahwa jika pemerintah Swedia gagal mengatasi krisis ini, para pemilih mungkin akan memecat mereka dari jabatannya.
Para ahli mengatakan pemerintah harus menunjukkan kemajuan sebelum pemilu berikutnya pada tahun 2026, dan survei menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi isu utama bagi para pemilih.
Jonas Hinnfors, ilmuwan politik di Universitas Gothenburg, mengatakan: "Jika pengurangan kejahatan tetap menjadi agenda utama politik...pemilih kemungkinan besar akan menghukum pemerintah, mengingat pengurangan kejahatan telah menjadi bagian penting dari program kebijakan."
Berita Terkait
-
Luluh Lantak! Ledakan di Cengkareng Hancurkan Puluhan Rumah, Tim Gegana Turun Tangan
-
Pos Polisi Bintaro Tangsel Terbakar, Terdengar Suara Ledakan Sebelum Api Berkobar
-
Prancis Tetap Kirim Senjata ke Israel Meski Dikritik Global
-
Baru Diadopsi, Anjing Husky Balas Budi Selamatkan Nyawa Satu Keluarga dari Ledakan Gas Berbahaya
-
Menhan Israel Desak Netanyahu Terima Usulan Mesir untuk Pertukaran Sandera dan Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Satu Polisi Gugur dan 2 Hilang saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng
-
Flyover Latumenten Capai 55,2 Persen, Ditargetkan Pangkas Kemacetan hingga 40 Persen
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!