Suara.com - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Jaringan Nasional (Jarnas) Anti TPPO mengungkap bahwa Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang.
Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati, mengatakan bahwa warga Indonesia masih dipandang sebagi komoditas oleh sindikat perdagangan orang.
“Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang. Kita perlu sikap tegas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perdagangan orang di Indonesia," kata Rahayu melalui keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Jarnas anti TPPO mencatat sejumlah daerah yang masih menjadi sentra perdagangan orang. Yakni, Jakarta, Batam, Bali, Surabaya, Manado, serta Papua.
“Banyak daerah tersebut bukan hanya sumber, tetapi juga tempat transit dan destinasi untuk perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual," ungkap Rahayu.
Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor informal yang seringkali menjadi PMI non-prosedural disebut menjadi kelompok paling rentan terhadap TPPO.
"NTT setiap tahunnya menerima pulang ratusan PMI sudah dalam peti mati dan lebih dari 90% pasti PMI non-prosedural,” ujarnya.
Salah satu yang bisa jadi pencegahan TPPO, menurut Rahayu, perlu ada kecukupan dan kelayakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
"Guna mengurangi kerentanan masyarakat terhadap penipuan dan iming-iming pekerjaan yang sebenarnya tidak ada," kata dia.
Hal lain yang juga menjadi catatan, Rahayu menyoroti keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban serta pemberian kepastian hukum dan keadilan dalam menghadapi pelaku TPPO.
Berita Terkait
-
Desakan Ekonomi Jadi Pemicu TKI Mudah Terjebak Perdagangan Orang
-
Menteri PPPA Ungkap Perdagangan Orang di Luar Negeri Paling Banyak Dialami Pekerja ART
-
Ada Yang Berpendidikan S2, Ribuan WNI Jadi Korban TPPO Penipuan Online, Paling Banyak Di Kamboja
-
Dijebak jadi PSK, Begini Modus Batman dkk Raup Cuan dari Hasil Kirim Puluhan Wanita Indonesia ke Australia
-
Ungkap Sindikat Perdagangan Orang, DFW Indonesia: Pemerintah RI Gagal Tegakkan Hukum di Laut
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Reaksi 'Santai' Jokowi Usai Tahu Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Fitnah Ijazah Palsu
-
Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi
-
Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan