Suara.com - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Jaringan Nasional (Jarnas) Anti TPPO mengungkap bahwa Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang.
Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati, mengatakan bahwa warga Indonesia masih dipandang sebagi komoditas oleh sindikat perdagangan orang.
“Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang. Kita perlu sikap tegas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perdagangan orang di Indonesia," kata Rahayu melalui keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Jarnas anti TPPO mencatat sejumlah daerah yang masih menjadi sentra perdagangan orang. Yakni, Jakarta, Batam, Bali, Surabaya, Manado, serta Papua.
“Banyak daerah tersebut bukan hanya sumber, tetapi juga tempat transit dan destinasi untuk perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual," ungkap Rahayu.
Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor informal yang seringkali menjadi PMI non-prosedural disebut menjadi kelompok paling rentan terhadap TPPO.
"NTT setiap tahunnya menerima pulang ratusan PMI sudah dalam peti mati dan lebih dari 90% pasti PMI non-prosedural,” ujarnya.
Salah satu yang bisa jadi pencegahan TPPO, menurut Rahayu, perlu ada kecukupan dan kelayakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
"Guna mengurangi kerentanan masyarakat terhadap penipuan dan iming-iming pekerjaan yang sebenarnya tidak ada," kata dia.
Hal lain yang juga menjadi catatan, Rahayu menyoroti keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban serta pemberian kepastian hukum dan keadilan dalam menghadapi pelaku TPPO.
Berita Terkait
-
Desakan Ekonomi Jadi Pemicu TKI Mudah Terjebak Perdagangan Orang
-
Menteri PPPA Ungkap Perdagangan Orang di Luar Negeri Paling Banyak Dialami Pekerja ART
-
Ada Yang Berpendidikan S2, Ribuan WNI Jadi Korban TPPO Penipuan Online, Paling Banyak Di Kamboja
-
Dijebak jadi PSK, Begini Modus Batman dkk Raup Cuan dari Hasil Kirim Puluhan Wanita Indonesia ke Australia
-
Ungkap Sindikat Perdagangan Orang, DFW Indonesia: Pemerintah RI Gagal Tegakkan Hukum di Laut
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN