Suara.com - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Jaringan Nasional (Jarnas) Anti TPPO mengungkap bahwa Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang.
Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati, mengatakan bahwa warga Indonesia masih dipandang sebagi komoditas oleh sindikat perdagangan orang.
“Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang. Kita perlu sikap tegas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perdagangan orang di Indonesia," kata Rahayu melalui keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Jarnas anti TPPO mencatat sejumlah daerah yang masih menjadi sentra perdagangan orang. Yakni, Jakarta, Batam, Bali, Surabaya, Manado, serta Papua.
“Banyak daerah tersebut bukan hanya sumber, tetapi juga tempat transit dan destinasi untuk perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual," ungkap Rahayu.
Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor informal yang seringkali menjadi PMI non-prosedural disebut menjadi kelompok paling rentan terhadap TPPO.
"NTT setiap tahunnya menerima pulang ratusan PMI sudah dalam peti mati dan lebih dari 90% pasti PMI non-prosedural,” ujarnya.
Salah satu yang bisa jadi pencegahan TPPO, menurut Rahayu, perlu ada kecukupan dan kelayakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
"Guna mengurangi kerentanan masyarakat terhadap penipuan dan iming-iming pekerjaan yang sebenarnya tidak ada," kata dia.
Hal lain yang juga menjadi catatan, Rahayu menyoroti keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban serta pemberian kepastian hukum dan keadilan dalam menghadapi pelaku TPPO.
Berita Terkait
-
Desakan Ekonomi Jadi Pemicu TKI Mudah Terjebak Perdagangan Orang
-
Menteri PPPA Ungkap Perdagangan Orang di Luar Negeri Paling Banyak Dialami Pekerja ART
-
Ada Yang Berpendidikan S2, Ribuan WNI Jadi Korban TPPO Penipuan Online, Paling Banyak Di Kamboja
-
Dijebak jadi PSK, Begini Modus Batman dkk Raup Cuan dari Hasil Kirim Puluhan Wanita Indonesia ke Australia
-
Ungkap Sindikat Perdagangan Orang, DFW Indonesia: Pemerintah RI Gagal Tegakkan Hukum di Laut
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Polda Metro Jaya Catat Laporan Kejahatan Terbanyak Sepanjang 2025, Capai 74 Ribu Kasus
-
Alarm Narkoba di Jakarta: 27 Orang Terjerat Tiap Hari, 7.426 Kasus Terungkap Sepanjang 2025
-
Tutup Tahun 2025 di Lapangan, Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Bencana di Tapanuli Selatan
-
Kado Akhir Tahun, Pemprov DKI Gratiskan Transum Selama Dua Hari
-
PDIP Kecam Teror terhadap Pegiat Medsos dan Aktivis, Guntur Romli: Tindakan Pengecut!
-
Hari Terakhir Pencairan BLTS Rp900 Ribu, Kantor Pos Buka hingga Tengah Malam
-
Densus 88: Ideologi Neo Nazi dan White Supremacy Menyasar Anak Lewat Game Online!
-
Menteri Berulah, Presiden Menanggung Beban? Syahganda Desak Prabowo Gunakan Strategi Sun Tzu
-
Periksa 15 Saksi, KPK Duga Eks Kajari HSU Potong Anggaran Internal dan Cairkan Tanpa SPPD
-
Antisipasi Kepadatan Tahun Baru, 35 KA Jarak Jauh Bisa Naik-Turun di Stasiun Lempuyangan