Suara.com - Pembunuhan terhadap pemimpin senior Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran pekan lalu membuat tingkat kelihaian operasi Mossad yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi sorotan.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Israel, beberapa informasi mengungkap adanya indikasi keterlibatan badan intelijen Israel ini dalam serangan tersebut.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, Mossad merekrut dua orang Iran dari unit keamanan Ansar al-Mahdi, bagian dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), untuk menanam alat peledak di bawah tempat tidur Haniyeh.
Perekrutan ini dilakukan dengan iming-iming tawaran uang dalam jumlah enam digit dan relokasi ke Eropa utara. Kedua penjaga ini, yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan gedung, terlihat dalam rekaman kamera keamanan memasuki kamar Haniyeh pada hari pembunuhan.
Mereka memasang alat peledak tersebut sekitar sembilan jam sebelum ledakan terjadi pada pukul 01:37 dini hari waktu setempat, yang kemudian menewaskan Haniyeh saat itu juga.
Operasi ini dimulai setelah 7 Oktober, ketika Haniyeh diundang ke Teheran untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran. Dengan bantuan unit intelijen 8200 dari IDF, Mossad berhasil menyadap komunikasi antara penyelenggara dan para tamu undangan guna memastikan kehadiran Haniyeh untuk melancarkan serangan.
Laporan menyebutkan bahwa agen-agen Mossad mengalami kesulitan mengakses lokasi yang dikelilingi hutan lebat di atas bukit. Namun, dengan menyamar menggunakan pakaian hijau, mereka berhasil memantau setiap gerakan Haniyeh hingga saat ledakan.
Pasca pembunuhan, otoritas Iran melakukan penangkapan terhadap 28 pejabat militer senior dan menyita perangkat komunikasi untuk penyelidikan. Keterlibatan anggota IRGC dalam operasi ini menimbulkan kemarahan di kalangan pejabat Iran.
Di sisi diplomatik, Israel memilih untuk tidak menargetkan Haniyeh di Qatar meskipun ada kesempatan. Qatar memainkan peran penting sebagai mediator dalam krisis antara Hamas dan Israel, dan pembunuhan di wilayah Qatar dapat merusak hubungan diplomatik serta mengancam negosiasi perdamaian yang tengah berlangsung.
Baca Juga: Penyakit Kulit Menyerang Ribuan Anak-anak di Gaza
Berita Terkait
-
Penyakit Kulit Menyerang Ribuan Anak-anak di Gaza
-
Tolak Embargo! Kamala Harris Dukung Pengiriman Senjata ke Israel
-
Panas! Houthi Berjanji Balas Serangan Israel di Pelabuhan Hodeida
-
Israel Klaim Telah Lenyapkan Seorang Pejabat Senior Hamas di Jalur Gaza
-
Israel Kena Blacklist di Peringatan Bom Hiroshima Nagasaki, AS dan Uni Eropa 'Ngambek' Ancam Tak Datang
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Ijon Rp980 Juta untuk Kebutuhan Lebaran
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jateng Jadi Tujuan Utama
-
Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!
-
Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Prambanan Siap Fungsional untuk Mudik 2026, Dibuka 16 Maret
-
DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi