Suara.com - Pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, melempar janji bakal menaikan insentif untuk Ketua RT-RW di Jakarta hingga dua kali lipat per bulannya. Hal ini bakal diterapkan jika pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini menang Pilkada.
Kekinian Ketua RT di Jakarta menerima insentif Rp2 juta, kemudian untuk Ketua RW Rp2,5 juta. Hal ini bakal meningkat dua kali lipat, yakni untuk RT menjadi Rp4 juta, kemudian RW Rp5 juta per bulan.
Terkait itu, Ketua RW 01, Jembatan Besi, Tambora, Nurdin, mengatakan hal itu sah-sah saja jika ingin dijadikan kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Namun dia menilai hal itu perlu dipikirkan kembali.
Jangan sampai, kata Nurdin, besarnya uang insentif menjadi tolak ukur seseorang ingin menjadi pengurus lingkungan.
“Kalau yang namanya uang itu pasti sensitif. Apalagi jumlahnya besar,” kata Nurdin saat dihubungi Suara.com, Kamis (5/9/2024).
Nurdin mengaku khawatir jika insentif terlalu tinggi bakal terjadi persaingan yang cukup panas saat pemilihan Ketua RT dan RW di berbagai wilayah.
“Nanti orang mau jadi RT atau RW cuma ngeliat duit saja. Takutnya pas pemilihan malah nanti jadi panas,” ujarnya.
Meski demikian Nurdin merasakan biaya operasional di tingkat RW masih kurang, terlebih dengan banyaknya kegiatan di tingkat RW. Selama ini ia menyiasati kurangnya biaya operasional dengan cara kolektif dari warga untuk warga.
“Kalau dibilang kurang, ya kurang, tapi kita masih bisa urunan ke warga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia kemudian mengusulkan daripada menanbah insentif RT dan RW, lebih baik jika pemerintah daerah nantinya menambahkan anggaran untuk membayar hansip untuk tiap lingkungan.
“Jadi kalau sebelumnya satu orang, jadi dua. Atau kalau sekarang udah dua, jadi ada tiga setiap wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua RT 08, Slipi, Jakarta Barat, Robbi mengatakan ogah ambil pusing dengan adanya janji manis paslon di Pilkada.
“Cuma janji kampanye saja itu, belum tentu nyata,” pungkasnya.
Janji Bang Doel
Sebelumnya Bacawagub Jakarta Rano Karno alias Bang Doel mengatakan pihaknya bakal naikkan insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga se-Jakarta. Hal ini bakal dilakukan jika pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang di Pilkada Jakarta 2024.
Berita Terkait
-
Pendek tapi Mantab, Cerita Sutiyoso Blak-blakan Rano Karno Pemberi Ide Panggilan Bang Yos
-
Rano Karno Tunjuk Cornelia Agatha dan Maudy Koesnaedi Sebagai Wakil Timses di Pilkada Jakarta 2024
-
Kehidupan Miskin Bikin Minat Baca Rano Karno Tinggi, Rela Jadi Kuda-Kudaan Anak Tetangga Buat Numpang Nonton TV
-
Cak Lontong Jadi Ketua Timses Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, Ini Daftar Lengkapnya
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya