Suara.com - Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay memberikan sejumah catatan untuk KPU Jakarta jelang pelaksanaan debat Pilgub 2024.
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) itu menilai debat yang diadakan KPU RI pada Pilpres 2024 lalu terlalu formal dan mengakibatkan isu-isu utamanya tidak tersampaikan ke publik.
“Terlalu banyak upacaranya prosedurnya, mengenalkan tim panel, mencabut pertanyaan, itu ribet banget gitu loh,” kata Hadar di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/10/2024)
Dengan begitu, dia menyebut waktu yang disediakan saat debat terbuang untuk hal-hal yang dinilai tidak substantif untuk ditayangkan.
Untuk itu, dia menyebut KPU DKI Jakarta seharusnya memperbaiki hal tersebut dengan fokus mengalokasikan waktu ke sesi tanya jawab pasangan calon saat debat.
“Sehingga di antara para pasangan calon itu lebih banyak ruang waktu untuk dia bisa menunjukkan. ‘Saya ini beda loh sama yang sebelah sana’, dan yang sana juga ‘saya nggak setuju karena kamu punya ide lain’. Ruang untuk bisa terjadi perdebatan harus lebih banyak, jadi kita sebagai pemilih bisa melihat,” ujar Hadar.
Lebih lanjut, dia juga menyebut KPU DKI Jakarta harus memastikan ada banyak ruang bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menunjukkan potensi dan program kepada publik.
“Nah menurut saya itu kurang diformat, dicarikan tempat, disediakan gitu, supaya itu bisa tergali. Terlalu banyak detail upacara yang saya nggak terlalu perlu. Ngambil pertanyaan satu-satu, ‘masih tersegel ya’, menurut saya itu bisa diatur di belakang time dari tayangnya itu,” tandas Hadar.
Sekadar informasi, Debat Pilgub Jakarta nanti berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 19.00 hingga 21.30 WIB di JIExpo Kemayoran. Debat ini dimoderatori Aryo Ardi dan Anisha Dasuki.
Baca Juga: Protes Suaranya Tak Didengar, Massa Rakyat Miskin Serukan Coblos Tiga Paslon di KPU Jakarta
Adapun tema debat perdana yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global.
Nanti, para paslon akan diminta untuk memaparkan visi misi mengenai penguatan ketahanan budaya; pembangunan SDM; hingga program untuk perempuan, anak, kaum marjinal, dan disabilitas.
Debat dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi misi, segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat dan kelima tanya jawab antarpaslon, dan segmen keenam pernyataan penutup.
Materi pertanyaan dalam debat perdana disusun oleh tujuh panelis. Di antaranya Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi Beki Mardani, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin, Pakar Hukum Unusia Jakarta Ahsanul Minan, Rektor UBK Didik Suhariyanto, dan Ekonom Lingkungan Andhyta Firselly Utami.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'