Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan tak dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI untuk ketiga kalinya. Heru disebutnya perlu fokus pada jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.
Sebab, saat ini sedang memasuki masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut Heru sangat berperan penting pada masa ini. Apalagi, Heru sudah menjabat selama dua tahun sebagai Pj Gubernur sejak 17 Oktober 2022 lalu.
"Pergantian pejabat ini karena memang untuk Pak Heru, berakhir masa jabatan beliau, tanggal 17 oktober, selama 2 tahun menjabat," ujar Tito usai melantik Teguh di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat (18/10/2024).
"Beliau kembali ke habitat beliau yang saat ini sangat diperlukan di masa transisi pemerintahan sebagai Kasetpres," lanjutnya.
Selama masa pergantian ini, Heru sebagai Kasetpres akan mengatur banyak acara. Dengan fokus pada satu tugasnya ini, agenda transisi pemerintahan diyakininya akan lancar.
"Otomatis beliau akan mengatur semua yang berkaitan dengan urusan pergantian transisi presiden ini. Termasuk mengatur kita juga nanti kalau acara acara yang berkaitan dengan agenda dari bapak Prabowo," katanya.
Karena itu, pihaknya tak mengusulkan lagi nama Heru sebagai calon Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi.
"Memang konsentrasi neliau akan sangat penuh di situ, dan sangat diperlukan. Sehingga diperlukan adanya penjabat baru di tengah fokus beliau di transisi yang sangat sangat penting seperti ini," pungkasnya.
Resmi Gantikan Heru Budi
Hari ini, Mendagri Tito resmi melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono.
Pelantikan ini didasari Keputusan Presiden (Keppres) nomor 125 P tentang pemberhentian dan pengangkatan Pj Gubernur Provinsi DKI.
Dalam kesempatan itu, Tito juga melantik Anwar Harun Damanik sebagai Pj Gubernur Papua Tengah. Keduanya diminta mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pakta integritas.
Pengucapan sumpah jabatan dipimpin oleh Tito secara langsung dan diikuti oleh Teguh dan Anwar.
"Sebelum mengucapkan sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing?" tanya Tito ke Teguh dan Anwar.
"Bersedia," jawab keduanya.
Berita Terkait
-
Resmi! Dilantik Tito Karnavian, Teguh Setyabudi Jabat Pj Gubernur Jakarta Gantikan Heru Budi
-
Sindir Jokowi Jelang Lengser? Wapres Ma'ruf Amin: Saya Tak Perlu Dipoles-poles, Apa Adanya Lebih Enak
-
Gelar Doktor Bikin Alumni S3 UI Nyesek, Profesor Ini Coret-coret Disertasi Bahlil: Metode dan Teori Gak Nyambung!
-
BREAKING NEWS: Copot Heru Budi, Ini Sosok Pj Gubernur Jakarta yang Ditunjuk Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional