ICW Endus Aroma Korupsi di Proyek Gas Air Mata Polri

Penggelembungan harga ini menurutnya juga terjadi pada alat atau komponen pendukung senjata jenis Byrna LE Launcher-Universal Kit yang dibeli di PT TMDC.

Hasil penghitungan ICW yang merujuk laman resmi Byrna Technologies, untuk pembelian 1.857 paket Byrna LE Launcher-Universal Kit berikut alat atau komponen pendukung seharusnya hanya berkisar Rp38,97 miliar atau lebih murah sekitar Rp10,8 miliar dari biaya yang dikeluarkan Polri sebesar Rp49,86 miliar.

Dugaan penggelembungan harga terkait pembelian paket Pepper Projectile Launcher berikut alat dan komponen pendukungnya ini juga ditemukan ICW pada pengadaan tahun 2023 dengan nilai anggaran yang dikeluarkan Polri sebesar 49,92 miliar.

Memakai motode yang sama, ICW menemukan indikasi penggelembungan harga sebesar Rp15,62 miliar dari pembelian 1.564 paket Pepper Projectile Launcher berikut alat atau komponen pendukungnya tersebut di PT TMDC.

Wana menjelaskan hasil penghitungan ICW ini sudah termasuk biaya tambahan seperti administrasi 5 persen, ongkos kirim 5 persen, dan keuntungan 10 persen. Jika dijumlahkan, dugaan penggelembungan harga terkait pengadaan Pepper Projectile Launcher tahun 2022-2023 di Polri ini mencapai sekitar Rp26,5 miliar.

"Kalau mereka beli borongan, asumsi harganya akan lebih turun. Artinya, dugaan penggelembungannya bisa jadi lebih besar," jelas Wana.

Tim KJI telah berupaya meminta Polri untuk membuka detail dokumen terkait pengadaan Pepper Projectile Launcher tahun 2022-2023. Sekaligus menyampaikan permohonan wawancara terkait adanya dugaan korupsi di balik proyek pengadaan gas air mata tersebut.

Namun hingga berita ini diterbitkan, surat permohonan yang ditujukan kepada Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho itu tak kunjung dibalas.

Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko sempat membantah adanya dugaan korupsi terkait pengadaan Pepper Projectile Launcher ini.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Masuk Prolegnas, Begini Alasan Baleg DPR

Bantahan tersebut disampaikannya pada 3 September 2024 atau sehari setelah ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian melaporkan kasus ini ke KPK.

“Kami memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” kata Trunoyudo.

Sedangkan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengakui belum mengetahui sejauh mana perkembangan kasus ini. Sebab setiap laporan atau aduan dari masyarakat yang masuk ke KPK sampai dengan tahap penyelidikan bersifat rahasia.

"Bila ingin mengetahui sudah sampai mana laporan yang masuk, pelapor bisa menghubungi sendiri ke bagian penelaah di Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui bukti lapor yang sudah diberikan," kata Tessa.