Daftar 9 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2024, Termasuk Sumatera Barat hingga Kalimantan Barat

Suara.com - Sejumlah provinsi di Indonesia kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama bulan November 2024. Kebijakan itu bertujuan meringankan beban masyarakat dan juga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

Berikut daftar sejumlah provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor.

1. Sumatera Barat

Program pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar) berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Warga dapat menikmati diskon PKB sebesar 20-25 persen, pembebasan denda PKB dan BBNKB II, serta pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

2. Sumatera Selatan

Pemprov Sumatera Selatan melaksanakan pemutihan pajak kendaraan dari 19 Agustus hingga 14 Desember 2024. Program ini mencakup keringanan PKB dengan membayar satu tahun tunggakan saja, diskon BBNKB II, dan pembebasan denda SWDKLLJ.

3. Bengkulu

Pemprov Bengkulu meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan sejak 4 Juni hingga 30 November 2024 di seluruh Samsat wilayahnya. Warga Bengkulu dapat memanfaatkan pembebasan denda PKB, tunggakan PKB, dan BBNKB II.

4. Aceh

Pemprov Aceh menggelar emutihan pajak kendaraan bermotor sejak 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024. Program ini menghapuskan denda pajak dan pajak progresif. Warga Aceh dapat memanfaatkan kesempatan ini hingga akhir tahun 2024.

5. Lampung

Pemprov Lampung juga mengadakan pemutihan pajak kendaraan mulai 2 September hingga 16 Desember 2024. Warga dapat menikmati pembebasan pajak progresif, bea balik nama, dan penghapusan denda keterlambatan, termasuk keringanan tunggakan pajak hingga 70 persen.

6. DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Kebijakan ini berlaku mulai 18 Oktober 2024 hingga Januari 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024.

Selain menghapus denda, pemberian insentif 0 persen ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor di DKI Jakarta.