Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem diharapkan tetap konsisten menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pakar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menyampaikan bahwa oposisi dalam parlemen diperlukan untuk mencapai keseimbangan demokrasi bagi negara.
"Saya setuju kalau PDI Perjuangan misalnya sama Nasdem memilih oposisi. Itu tuh harus siap ya sebagai sebuah kepentingan kalau mau membuat keseimbangan itu," kata Arie saat acara seminar Pra-Munas XIV Kagama bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto di Ashley Wahid Hasyim Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Dia mengingatkan bahwa sebagai oposisi partai terkait harus berani menegur pemerintah atas kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.
Wakil Rektor UGM itu menyebutkan bahwa salah satu indikator dari negara demokrasi salah satunya ukurannya ialah harus ada oposisi.
"Oposisi ini adalah bagian dari cara kita untuk menyeimbang yang memungkinkan demokrasi bekerja. Itu di level parlamentarisme," ujar Arie.
Akan tetapi, meskipun PDIP memastikan diri masih menjadi oposisi, namun perwakilan partai tersebut di DPR nampak pesimis bisa layangkan kritik kepada pemerintah. Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PDIP Aria Bima.
Dia menyatakan bahwa DPR nampak tidak bisa lakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi itu terjadi akibat mayoritas partai politik di DPR saat ini termasuk partai pendukung pemerintah.
"Saya melihat bahwa DPR ini saat ini bisa dikatakan hampir tidak akan melakukan fungsi check and balance dalam kelembagaan. Karena hampir 80 persen itu adalah bagian dari lingkaran kekuasaan," kata Aria dalam diskusi yang sama.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?
Berita Terkait
-
Beri Dukungan Saat Hari Libur, KSP Pastikan Prabowo Tak Langgar Aturan Apa pun Saat Endors Luthfi-Taj Yasin
-
Prabowo Bertemu USINDO, Dorong Pengusaha AS Perluas Investasi di Indonesia
-
Prabowo Naikkan Pangkat Mantan Wakapolri Agus Andiranto jadi Jenderal Kehormatan
-
Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?
-
Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
Anak 5 Tahun Bongkar Dugaan Pembunuhan Ibunya di Tambora
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik