Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem diharapkan tetap konsisten menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pakar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menyampaikan bahwa oposisi dalam parlemen diperlukan untuk mencapai keseimbangan demokrasi bagi negara.
"Saya setuju kalau PDI Perjuangan misalnya sama Nasdem memilih oposisi. Itu tuh harus siap ya sebagai sebuah kepentingan kalau mau membuat keseimbangan itu," kata Arie saat acara seminar Pra-Munas XIV Kagama bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto di Ashley Wahid Hasyim Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Dia mengingatkan bahwa sebagai oposisi partai terkait harus berani menegur pemerintah atas kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.
Wakil Rektor UGM itu menyebutkan bahwa salah satu indikator dari negara demokrasi salah satunya ukurannya ialah harus ada oposisi.
"Oposisi ini adalah bagian dari cara kita untuk menyeimbang yang memungkinkan demokrasi bekerja. Itu di level parlamentarisme," ujar Arie.
Akan tetapi, meskipun PDIP memastikan diri masih menjadi oposisi, namun perwakilan partai tersebut di DPR nampak pesimis bisa layangkan kritik kepada pemerintah. Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PDIP Aria Bima.
Dia menyatakan bahwa DPR nampak tidak bisa lakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi itu terjadi akibat mayoritas partai politik di DPR saat ini termasuk partai pendukung pemerintah.
"Saya melihat bahwa DPR ini saat ini bisa dikatakan hampir tidak akan melakukan fungsi check and balance dalam kelembagaan. Karena hampir 80 persen itu adalah bagian dari lingkaran kekuasaan," kata Aria dalam diskusi yang sama.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?
Berita Terkait
-
Beri Dukungan Saat Hari Libur, KSP Pastikan Prabowo Tak Langgar Aturan Apa pun Saat Endors Luthfi-Taj Yasin
-
Prabowo Bertemu USINDO, Dorong Pengusaha AS Perluas Investasi di Indonesia
-
Prabowo Naikkan Pangkat Mantan Wakapolri Agus Andiranto jadi Jenderal Kehormatan
-
Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?
-
Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil di PA Bandung, Buntut Kasus Lisa Mariana?
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK