Suara.com - Aksi protes atas pemberlakuan PPN 12 persen di media sosial tengah menjadi sorotan. Gerakan tersebut kembali menggunakan simbol Garuda Biru, sama seperti fenomena peringatan darurat Kawal Putusan MK yang ramai Agustus lalu.
Namun, aksi protes penolakan PPN 12 persen kali ini dinilai belum sebesar ketika Kawal Putusan MK. Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, diperlukan keterlibatan sosok besar di media sosiak agar protes tersebut bisa berdampak hingga memengaruhi pemerintah.
Menurut Enda, sejumlah publik figur dengan jumlah pengikut banyak di media sosial pada akhirnya bisa saja ikut terlibat. Namun nampak masih menunggu momentum yang tepat.
"Dalam konteks sebagai sebuah kritik juga terhadap kebijakan, saya rasa pasti akan muncul ya. Hanya saja memang kayaknya menunggu momen juga. Karena ya kan kebijakannya belum berlaku, sehingga dampaknya juga belum terasa," kata Enda dihubungi Suara.com, Rabu (20/11/2024).
Protes atas PPN 12 persen diperkirakan akan terus membesar pasca kebijakan itu resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Enda memperkirakan kalau pengguna media sosial yang turut protes bisa jadi datang dati berbagai kalangan, termasuk pebisnis yang merasa dirugikan akibat adanya gerakan protes lain dari masyarakat berupa ajakan tidak berbelanja produk di ritel.
"Ketika bisnis yang protes, pemerintah biasanya jauh lebih mendengarkan daripada hanya sekedar individu-individu aja," imbuh Enda.
Besarnya aksi protes tersebut bisa jadi serupa dengan peringatan darurat, di mana sampai membuat publik lakukan demonstrasi di jalan. Mengingat isu PPN 12 persen dampaknya bisa jadi lebih meluas terhadap banyak kalangan, Enda pun melihat kalau kelompok masyarakat yang ikut bersuara mengenai isu itu bisa jadi lebih banyak.
"Saya rasa ini akan jauh lebih panjang nih, bisa jadi mungkin ketidakpuasan itu kalau misalnya ternyata memang menyulitkan ya, bisa jadi mungkin yang turun ke jalan, biasanya bisa jadi lebih banyak gitu. Bukan hanya mahasiswa, tapi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah terasa dampaknya," tuturnya.
Berita Terkait
-
Berlatar Garuda Biru, Seruan Tolak PPN 12 Persen di Medsos Bakal Masif Seperti Peringatan Darurat?
-
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Banyak Disorot, Komisi XI DPR Lempar Bola ke Pemerintah
-
PPN Naik Lagi? Cek Penjelasan dan Daftar Barang Jasa yang Bebas Pajak!
-
PPN Naik 12 Persen per 2025, Menparekraf Pastikan Harga Tiket Pesawat Domestik Tetap Bisa Turun
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bom Meledak di Jantung Damaskus, Korban Bergelimpangan di Lokasi
-
Pilot Tabrak Gedung Tertinggi Beijing Diduga Bunuh Diri, Tinggalkan Catatan Harian Mengejutkan
-
Kualitas Udara di TPA Jatiwaringin Capai Level Berbahaya, 64 Warga Dievakuasi
-
KPK Perluas Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim, Kini Bidik Imigrasi Depok
-
Satu Polisi Gugur dan 2 Hilang saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng
-
Flyover Latumenten Capai 55,2 Persen, Ditargetkan Pangkas Kemacetan hingga 40 Persen
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan