Suara.com - Aksi protes atas pemberlakuan PPN 12 persen di media sosial tengah menjadi sorotan. Gerakan tersebut kembali menggunakan simbol Garuda Biru, sama seperti fenomena peringatan darurat Kawal Putusan MK yang ramai Agustus lalu.
Namun, aksi protes penolakan PPN 12 persen kali ini dinilai belum sebesar ketika Kawal Putusan MK. Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, diperlukan keterlibatan sosok besar di media sosiak agar protes tersebut bisa berdampak hingga memengaruhi pemerintah.
Menurut Enda, sejumlah publik figur dengan jumlah pengikut banyak di media sosial pada akhirnya bisa saja ikut terlibat. Namun nampak masih menunggu momentum yang tepat.
"Dalam konteks sebagai sebuah kritik juga terhadap kebijakan, saya rasa pasti akan muncul ya. Hanya saja memang kayaknya menunggu momen juga. Karena ya kan kebijakannya belum berlaku, sehingga dampaknya juga belum terasa," kata Enda dihubungi Suara.com, Rabu (20/11/2024).
Protes atas PPN 12 persen diperkirakan akan terus membesar pasca kebijakan itu resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Enda memperkirakan kalau pengguna media sosial yang turut protes bisa jadi datang dati berbagai kalangan, termasuk pebisnis yang merasa dirugikan akibat adanya gerakan protes lain dari masyarakat berupa ajakan tidak berbelanja produk di ritel.
"Ketika bisnis yang protes, pemerintah biasanya jauh lebih mendengarkan daripada hanya sekedar individu-individu aja," imbuh Enda.
Besarnya aksi protes tersebut bisa jadi serupa dengan peringatan darurat, di mana sampai membuat publik lakukan demonstrasi di jalan. Mengingat isu PPN 12 persen dampaknya bisa jadi lebih meluas terhadap banyak kalangan, Enda pun melihat kalau kelompok masyarakat yang ikut bersuara mengenai isu itu bisa jadi lebih banyak.
"Saya rasa ini akan jauh lebih panjang nih, bisa jadi mungkin ketidakpuasan itu kalau misalnya ternyata memang menyulitkan ya, bisa jadi mungkin yang turun ke jalan, biasanya bisa jadi lebih banyak gitu. Bukan hanya mahasiswa, tapi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah terasa dampaknya," tuturnya.
Berita Terkait
-
Berlatar Garuda Biru, Seruan Tolak PPN 12 Persen di Medsos Bakal Masif Seperti Peringatan Darurat?
-
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Banyak Disorot, Komisi XI DPR Lempar Bola ke Pemerintah
-
PPN Naik Lagi? Cek Penjelasan dan Daftar Barang Jasa yang Bebas Pajak!
-
PPN Naik 12 Persen per 2025, Menparekraf Pastikan Harga Tiket Pesawat Domestik Tetap Bisa Turun
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen
-
Sambut Tahun Kuda Api, Pedagang Ornamen Imlek di Glodok Raup Omzet Belasan Juta
-
Pramono Anung Larang Ormas Razia Rumah Makan Saat Ramadan, Tegaskan Jakarta Harus Damai
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI