Suara.com - Aksi protes atas pemberlakuan PPN 12 persen di media sosial tengah menjadi sorotan. Gerakan tersebut kembali menggunakan simbol Garuda Biru, sama seperti fenomena peringatan darurat Kawal Putusan MK yang ramai Agustus lalu.
Namun, aksi protes penolakan PPN 12 persen kali ini dinilai belum sebesar ketika Kawal Putusan MK. Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, diperlukan keterlibatan sosok besar di media sosiak agar protes tersebut bisa berdampak hingga memengaruhi pemerintah.
Menurut Enda, sejumlah publik figur dengan jumlah pengikut banyak di media sosial pada akhirnya bisa saja ikut terlibat. Namun nampak masih menunggu momentum yang tepat.
"Dalam konteks sebagai sebuah kritik juga terhadap kebijakan, saya rasa pasti akan muncul ya. Hanya saja memang kayaknya menunggu momen juga. Karena ya kan kebijakannya belum berlaku, sehingga dampaknya juga belum terasa," kata Enda dihubungi Suara.com, Rabu (20/11/2024).
Protes atas PPN 12 persen diperkirakan akan terus membesar pasca kebijakan itu resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Enda memperkirakan kalau pengguna media sosial yang turut protes bisa jadi datang dati berbagai kalangan, termasuk pebisnis yang merasa dirugikan akibat adanya gerakan protes lain dari masyarakat berupa ajakan tidak berbelanja produk di ritel.
"Ketika bisnis yang protes, pemerintah biasanya jauh lebih mendengarkan daripada hanya sekedar individu-individu aja," imbuh Enda.
Besarnya aksi protes tersebut bisa jadi serupa dengan peringatan darurat, di mana sampai membuat publik lakukan demonstrasi di jalan. Mengingat isu PPN 12 persen dampaknya bisa jadi lebih meluas terhadap banyak kalangan, Enda pun melihat kalau kelompok masyarakat yang ikut bersuara mengenai isu itu bisa jadi lebih banyak.
"Saya rasa ini akan jauh lebih panjang nih, bisa jadi mungkin ketidakpuasan itu kalau misalnya ternyata memang menyulitkan ya, bisa jadi mungkin yang turun ke jalan, biasanya bisa jadi lebih banyak gitu. Bukan hanya mahasiswa, tapi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah terasa dampaknya," tuturnya.
Berita Terkait
-
Berlatar Garuda Biru, Seruan Tolak PPN 12 Persen di Medsos Bakal Masif Seperti Peringatan Darurat?
-
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Banyak Disorot, Komisi XI DPR Lempar Bola ke Pemerintah
-
PPN Naik Lagi? Cek Penjelasan dan Daftar Barang Jasa yang Bebas Pajak!
-
PPN Naik 12 Persen per 2025, Menparekraf Pastikan Harga Tiket Pesawat Domestik Tetap Bisa Turun
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026
-
Tradisi Meugang Terancam Jelang Ramadan, Gubernur Aceh Minta Suplai Sapi ke Tito dan Purbaya
-
Bencana Aceh 2025: PLN Catat 442 Titik Kerusakan Listrik, Jauh Melampaui Dampak Tsunami 2004
-
DPR Soroti Hambatan Pemulihan Aceh: Kepala Daerah Takut Kelola Kayu Gelondongan
-
Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh