Suara.com - Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Elly Fariani menawarkan konsep Governence Risk dan Complience atau GRC dalam perannya sebagai Dewas KPK untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan pertanggungjawaban publik di KPK.
Hal itu disampaikan Elly dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Cadewas KPK di Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Awalnya ia menyampaikan jika dalam proses ujian ini dirinya mendapatkan tugas untuk membuat makalah dengan tema optimalisasi peran pengawasan dan etik dari KPK dalam menutup celah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan pertanggungjawaban publik.
"Menurut saya upaya untuk mengoptimalisasikan pengawasan terhadap etik dari insan KPK dan juga tentunya menutup celah-celah dari penyalahgunaan kewenangan ini, sebenarnya satu secara konsep secara teori yang saya yakini cukup efektif di dalam mencegah itu adalah dengan penegakaan GRC, Governence Risk dan Complience," kata Elly.
Menurutnya, strategi GRC ini penekannya terhadap aturan main yang berlaku bagi organisasi atau lembaga KPK itu sendiri.
"Saya mengusulkan ada 5 komponen yang menurut hemat saya akan sangat bisa menjadi efektif di dalam menutip celah-celah penyalahgunaan, termausk juga meningkatkan efektivitas daripada kode etik itu ada 5 area yang saya soroti. Yaitu penerapan GRC sendiri, dan kemudian juga tentunya penegakan dan penerapan kode etik secara efektif dan saya yakin di KPK itu sudah dibangun, sudah ada," katanya.
Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, kata dia, adalah kejelasan peraturan dan aturan pelaksanaan di bawahnya.
"Nah ini untuk menghindarkan ambiguiti dalam setiap insan suatu organisasi dalm menjalankan tugansya. Tentunya aturan pelaksanaannya, aturan operasionalisasinya harus mengacu kepada aturan yang menjadi mandat dari organisasi tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, menurutnya, apa yang dipaparkannya tersebut akan sangat efektif bila dibangun sistem pelaporan yang valid dan handal.
"Nah kemudian juga ini yang menurut saya juga sangat efektif apabila ditegakan dengan baik dan dibangun dengan tata kelola yang baik adalah, dan terakhir, semua itu tidak akan berfungsi atau tidak bejalan dengan baik jika SDM-SDM yang mengelola organisasi tersebut tidak berkompeten," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sebut Deflasi Bikin Politik Uang Makin Sulit Diberantas, Mantan Pimpinan KPK: Kita Tak Boleh Alami Multi-Krisis
-
Fit and Proper Test Capim di DPR, Purnawirawan Jenderal Polri Ini Sindir OTT KPK: Tukang Becak juga Bisa!
-
Disebut Sahroni Cuma Tukang Servis HP, Lex Wu Kuliti Status Mahasiswa Ivan Sugianto: Masih Kuliah Berlagak Bak Pengacara
-
Bawaslu Umumkan Hasil Investigasi Sore Ini, Prabowo Bakal Kena Sanksi Video Dukung Ahmad Luthfi?
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku