Suara.com - Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Elly Fariani menawarkan konsep Governence Risk dan Complience atau GRC dalam perannya sebagai Dewas KPK untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan pertanggungjawaban publik di KPK.
Hal itu disampaikan Elly dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Cadewas KPK di Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Awalnya ia menyampaikan jika dalam proses ujian ini dirinya mendapatkan tugas untuk membuat makalah dengan tema optimalisasi peran pengawasan dan etik dari KPK dalam menutup celah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan pertanggungjawaban publik.
"Menurut saya upaya untuk mengoptimalisasikan pengawasan terhadap etik dari insan KPK dan juga tentunya menutup celah-celah dari penyalahgunaan kewenangan ini, sebenarnya satu secara konsep secara teori yang saya yakini cukup efektif di dalam mencegah itu adalah dengan penegakaan GRC, Governence Risk dan Complience," kata Elly.
Menurutnya, strategi GRC ini penekannya terhadap aturan main yang berlaku bagi organisasi atau lembaga KPK itu sendiri.
"Saya mengusulkan ada 5 komponen yang menurut hemat saya akan sangat bisa menjadi efektif di dalam menutip celah-celah penyalahgunaan, termausk juga meningkatkan efektivitas daripada kode etik itu ada 5 area yang saya soroti. Yaitu penerapan GRC sendiri, dan kemudian juga tentunya penegakan dan penerapan kode etik secara efektif dan saya yakin di KPK itu sudah dibangun, sudah ada," katanya.
Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, kata dia, adalah kejelasan peraturan dan aturan pelaksanaan di bawahnya.
"Nah ini untuk menghindarkan ambiguiti dalam setiap insan suatu organisasi dalm menjalankan tugansya. Tentunya aturan pelaksanaannya, aturan operasionalisasinya harus mengacu kepada aturan yang menjadi mandat dari organisasi tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, menurutnya, apa yang dipaparkannya tersebut akan sangat efektif bila dibangun sistem pelaporan yang valid dan handal.
"Nah kemudian juga ini yang menurut saya juga sangat efektif apabila ditegakan dengan baik dan dibangun dengan tata kelola yang baik adalah, dan terakhir, semua itu tidak akan berfungsi atau tidak bejalan dengan baik jika SDM-SDM yang mengelola organisasi tersebut tidak berkompeten," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sebut Deflasi Bikin Politik Uang Makin Sulit Diberantas, Mantan Pimpinan KPK: Kita Tak Boleh Alami Multi-Krisis
-
Fit and Proper Test Capim di DPR, Purnawirawan Jenderal Polri Ini Sindir OTT KPK: Tukang Becak juga Bisa!
-
Disebut Sahroni Cuma Tukang Servis HP, Lex Wu Kuliti Status Mahasiswa Ivan Sugianto: Masih Kuliah Berlagak Bak Pengacara
-
Bawaslu Umumkan Hasil Investigasi Sore Ini, Prabowo Bakal Kena Sanksi Video Dukung Ahmad Luthfi?
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
Selama Ramadan, Satpol PP DKI Temukan 27 Tempat Hiburan Malam Langgar Jam Operasional
-
Komnas HAM: Teror Air Keras ke Andrie Yunus Serangan terhadap HAM
-
Pecah Kongsi! AS Beri Waktu Seminggu ke Israel Selesaikan Perang Lawan Iran
-
Kuasa Hukum Lee Kah Hin Optimistis Raih Keadilan dalam Praperadilan Kasus Sumpah Palsu
-
Anak-anak Papua Antusias Sambut Speed Boat Pengantar Makan Bergizi Gratis di Danau Sentani
-
Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
-
YLBHI: Negara Wajib Ungkap Pelaku Teror Andrie Yunus dan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan
-
Prabowo - Gibran Zakat di Istana! Baznas Gaspol Kejar Target Rp60 Triliun Demi Berantas Kemiskinan
-
Posko THR Kemnaker Terima 1.134 Konsultasi, Hari Ini Layanan Aduan Mulai Dibuka
-
Perjuangan HAM Tak Berhenti Usai Penyerangan Andrie Yunus, KontraS: We keep moving forward, Tatakae!