Suara.com - Presiden Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. mengatakan pada hari Senin bahwa dia akan melawan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Wakil Presiden Sara Duterte terhadap dia dan keluarganya.
Marcos mengatakan hal ini sebagai tanggapan terhadap Duterte, yang pada hari Sabtu mengklaim bahwa dia telah menyewa seseorang untuk membunuhnya, istrinya Liza, dan sepupu Ketua Martin Romualdez jika dia sendiri yang dibunuh.
Marcos mengatakan pernyataan Wakil Presiden baru-baru ini “mengkhawatirkan.”
“Jika merencanakan pembunuhan terhadap seorang Presiden semudah itu, apalagi bagi warga negara biasa? Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan,” kata Marcos.
“'Ke sanalah tujuan saya,” tambahnya.
Marcos mengatakan keseluruhan “drama” tidak akan meningkat sampai saat ini jika Duterte menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat, yang saat ini sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana rahasia di Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan.
“Kebenaran tidak boleh dieksekusi. Persoalan ini akan selesai jika saja sumpah setia menjadi pegawai negeri terpenuhi, jujur dan tidak menghalangi,” kata Marcos.
“Alih-alih jawaban langsung, justru dialihkan ke narasi palsu,” tambahnya.
Marcos kemudian menyatakan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan di negara demokratis.
Baca Juga: Filipina Memanas, Wapres Duterte Berencana Bunuh Presiden Jika Ia Dibunuh
“Hukum harus berlaku dalam situasi apa pun, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Itulah sebabnya saya tidak akan membiarkan keinginan orang lain menyeret seluruh negara ke dalam kekacauan politik,” kata Marcos.
Pada hari Sabtu Duterte dalam konferensi pers mengklaim bahwa dia telah menginstruksikan seseorang untuk membunuh Presiden, ibu negara dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
“Saya sudah berbicara dengan seseorang. Saya memberi tahu orang tersebut, 'Jika mereka membunuh saya, bunuh Bongbong Marcos, Liza Araneta, dan Martin Romualdez.' Bukan lelucon, bukan lelucon. Saya sudah meninggalkan instruksi,” kata Duterte.
Malacañang kemudian segera menandai pernyataan Duterte sebagai “ancaman aktif.”
Namun Duterte kemudian menarik kembali pernyataannya dan menyatakan bahwa ancaman tersebut hanyalah sebuah peringatan yang mencerminkan “balas dendam dari kubur,” dan menegaskan kembali bahwa hal itu hanya akan terjadi jika dia mati di tengah ancaman terhadap hidupnya.
Ia bahkan menyamakannya dengan ucapannya sebelumnya yang mengancam akan menggali kembali jenazah mantan presiden Ferdinand E. Marcos Sr. dan membuangnya ke Laut Filipina Barat jika serangan politik terhadapnya terus berlanjut.
Berita Terkait
-
Sara Duterte Ditekan usai Ancam Bunuh Presiden Marcos Jr, Klarifikasi Hanya Guyonan?
-
Marcos Titipkan Negara ke 3 Pejabat Selama Kunjungan ke UEA, Abaikan Wapres Duterte di Tengah Ketegangan
-
Jelang Kepulangan Mary Jane Veloso, Saudarinya yang Kerja di Arab Saudi Juga Mengaku Ingin Kembali
-
Wapres Filipina Terlibat Kontroversi, Ancaman Maut ke Presiden Marcos Jr. Picu Investigasi
-
Filipina Memanas, Wapres Duterte Berencana Bunuh Presiden Jika Ia Dibunuh
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger