Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak bakal tinggal diam terhadap pihak-pihak yang bakal mencoba mengebiri demokrasi Indonesia. Pasalnya, untuk mendapatkan kemerdekaan, biaya bangsa Indonesia sangatlah mahal. Jika dihitung ada lebih dari 6,5 juta rakyat yang tewas akibat pertempuran.
“Betapa mahalnya kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Hasto mengatakan, saat ini ada pihak yang mencoba mengebiri demokrasi. Hal itu dilakukan secara berurutan, mulai dari intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Otak-atik aturan di MK untuk meloloskan putra Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden (Wapres).
“Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof Ikrar Nusa Bakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” ucap Hasto.
“Akibat keterlibatan Partai Cokelat (Parcok), akibat dijauhkan demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri,” imbuhnya.
Kemudian, Hasto juga menyampaikan fenomena tentang aparat kepolisian alias Partai Coklat alias Parcok yang diduga terlibat dalam Pilkada serentak 2024.
“Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang telah diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Punya Gelar 'Gus' tapi Niradab, Sosiolog 'Ceramahi' Gus Miftah Pakai Ayat Alquran usai Sindir Nasib Penjual Es Teh
-
Keok Berturut-turut, Prabowo Ungkit Menteri Ikut Bantu Jokowi Menang Pilpres: Ayo Ngaku Siapa Tuh?
-
Ancang-ancang jika Paslon Lain Tolak Hasil Pilkada Jakarta, Cak Lontong Ngaku Pramono-Rano Siap Hadapi Gugatan di MK
-
Sebut Rendahnya Pemilih Bukan Cuma di Jakarta, Kubu Pramono-Rano Tepis Isu Konspirasi: Itu Mengada-ada
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung