Untuk itu, kata dia, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai.
"Plt Ketum PPP kali ini, adalah yang Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," katanya.
Di sisi lain, kata dia, Pimpinan Majelis partai sudah menyerukan untuk menyegerakan pelaksanaan Muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun, menurutnya, Mardiono terus berkilah menunda dengan berbagai alasan.
"Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar Muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini," katanya.
Atas dasar itu, Rommy mengingatkan agar Mukernas PPP ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025.
Ia juga meminta Mukernas ini harus mencatat bahwa kepemimpinan DPP PPP kali ini secara nyata gagal dan sudah kehilangan legitimasi secara moral. Ia menyinggung tak lolosnya PPP ke Senayan dalam Pemilu 2024 ini.
"Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," katanya.
"Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan "saya tidak gagal, karena saya bukan caleg". Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029," sambungnya.
Baca Juga: Jelang Mukernas II PPP, Rommy Minta Mardiono Dievaluasi: Harus Taubatan Nasuha
Berita Terkait
-
Jelang Mukernas II PPP, Rommy Minta Mardiono Dievaluasi: Harus Taubatan Nasuha
-
Siap Gelar Muktamar 2025, Mardiono Incar Kursi Ketum PPP Lagi Demi Pemilu 2029?
-
Usai 'Dibuang' PDIP, PPP Blak-blakan Siap Tampung Jokowi, tapi...
-
Keok di Pileg dan Pilkada 2024, Mardiono Singgung Kader Selalu Beralasan Kekurangan Logistik
-
Jadi Utusan Presiden Bidang Pangan, Mardiono Minta Dukungan Kader PPP Buat Program Kelompok Tani
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS