Untuk itu, kata dia, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai.
"Plt Ketum PPP kali ini, adalah yang Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," katanya.
Di sisi lain, kata dia, Pimpinan Majelis partai sudah menyerukan untuk menyegerakan pelaksanaan Muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun, menurutnya, Mardiono terus berkilah menunda dengan berbagai alasan.
"Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar Muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini," katanya.
Atas dasar itu, Rommy mengingatkan agar Mukernas PPP ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025.
Ia juga meminta Mukernas ini harus mencatat bahwa kepemimpinan DPP PPP kali ini secara nyata gagal dan sudah kehilangan legitimasi secara moral. Ia menyinggung tak lolosnya PPP ke Senayan dalam Pemilu 2024 ini.
"Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," katanya.
"Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan "saya tidak gagal, karena saya bukan caleg". Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029," sambungnya.
Baca Juga: Jelang Mukernas II PPP, Rommy Minta Mardiono Dievaluasi: Harus Taubatan Nasuha
Berita Terkait
-
Jelang Mukernas II PPP, Rommy Minta Mardiono Dievaluasi: Harus Taubatan Nasuha
-
Siap Gelar Muktamar 2025, Mardiono Incar Kursi Ketum PPP Lagi Demi Pemilu 2029?
-
Usai 'Dibuang' PDIP, PPP Blak-blakan Siap Tampung Jokowi, tapi...
-
Keok di Pileg dan Pilkada 2024, Mardiono Singgung Kader Selalu Beralasan Kekurangan Logistik
-
Jadi Utusan Presiden Bidang Pangan, Mardiono Minta Dukungan Kader PPP Buat Program Kelompok Tani
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!