Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung membaca adanya kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul pemerintah yang resmi mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai tahun depan.
Menurutnya, kepanikan dan frustasi tersebut karena rasio pajak atau tax ratio tidak bertambah. Dalam dunia perpajakan, tax ratio diartikan sebagai perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama.
Rocky juga menjelaskan bahwa kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang diinginkan. Ia juga menambahkan bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh.
"Diidealkan tumbuh itu 8 persen dan sudah dikoreksi oleh petinggi Gerindra bahwa bukan 8 persen tapi menuju ke 8 persen, perkiraan 5 persen juga udah bagus itu. Hal ini yang ditangkap menjadi sinyal akan ada krisis ekonomi," kata Rocky dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official dikutip Suara.com, Kamis (19/12/2024).
Rocky juga menjelaskan bahwa krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk dan kepercayaan internasional juga menganggap bahwa akan menjadi sinyal buruk terhadap perekonomian di Indonesia.
"Jadi, terlihat betul setelah ditegur Bank Dunia, teguran itu menunjukkan ada yang tidak beres di dalam perencanaan makro dari kebijakan ekonomi kita," jelas Rocky.
Rocky menduga bahwa akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemajuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional.
"Proyek bersifat mercusuar seperti jembatan, jalan tol, yang musgi dihemat akhirnya kan, jadi sinyal ini juga menunjukkan teguran pada Jokowi untuk tidak banyak berharap," ungkap Rocky.
"Kenapa saya sebut Pak Jokowi? Karena dia masih berharap supaya IKN diteruskan, jalan tol diteruskan. Nah itu kan legacy dia (Jokowi)," sambungnya.
Menurut Rocky, teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden Ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN.
"Membangkrutkan APBN karena enggak dihitung efisiensinya, enggak dihitung kapan diperlukan. Kenapa harus dibangun (jalan tol) padahal akhirnya yang balik dari jalan tol (nol) tidak ada hasil, lalu dijual ke asing," tegas Rocky.
Selan itu, Rocky memberi pesan kepada Presiden Prabowo untuk kembali pada realitas bahwa anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program besar di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Presiden Prabowo harus melihat realitas terkait APBN kita yang tidak cukup untuk membiayai program-program ambisius, termasuk program-program ASN, pasti akan ada revisi habis-habisan tuh," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua).
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Sebut Alasan Pemecatan PDIP Bisa Seret Jokowi ke Pengadilan: Artinya Presiden Berbuat Kejahatan, Itu Pidana
-
Dipecat PDIP, Rocky Gerung: Jokowi jadi Pelajaran Penting Publik soal Orang yang Dicap Penjahat
-
Diminta Tak Takut Lapor jika Dilarang Rayakan Natal, Gibran di Depan Umat Katolik: Bisa Langsung WA Saya
-
Curhat Dipecat PDIP, Gibran Ngaku Senasib dengan Tokoh Pemuda Katolik: Perbedaan Hal Biasa
-
Rocky Gerung: Genggaman Politik Jokowi Sudah Berakhir!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah