Cobaan Presiden Prabowo Jelang Akhir Tahun: PPN 12 Persen, Kasus Hasto, dan Lukisan 'Terbredel'

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi tekanan berlapis yang harus dihadapi, dari kebijakan penaikan PPN menjadi 12 persen, penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hingga kontroversi pembredelan lukisan di Galeri Nasional.

Ketiga isu tersebut, kini menjadi tantangan bagi Prabowo dalam menjaga keseimbangan di tengah dinamika politik yang memanas pada akhir tahun.

Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut Prabowo menunjukkan perhatian serius terhadap kenaikan PPN sebesar 12 persen yang sebelumnya diusungkan oleh Kementerian Keuangan untuk diberlakukan pada 1 Januari 2025.

"Pak Prabowo, menurut Gerindra, sangat concern dengan soal PPN 12 persen ini karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas," ujarnya melalui akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (24/12/2024).

Selain itu, penetapan tersangka Hasto Kristiyanto juga menambah beban politik yang harus dihadapi oleh Prabowo.

Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh Suara.com, Selasa (24/12/2024), Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.

Hal ini menjadi tantangan bagi Prabowo, melihat posisi Gerindra dan PDIP yang dominan di parlemen, serta hubungannya dengan Jokowi sebagai sosok yang disinyalir berperan besar dalam kekacauan di PDIP.

"Pak Prabowo harus balancing antara persahabatan dengan Ibu Megawati secara historis, dan persahabatan dengan PDIP secara politis," ujar Rocky.

Tak hanya itu, isu 'pembredelan' lukisan di Galeri Nasional juga menambah guncangan politik yang menimbulkan kritik besar-besaran oleh publik.

Baca Juga: Terkuak! Akal Bulus Hasto PDIP Halangi Kasus KPK: Suruh Harun Masiku Kabur, Rendam HP hingga Rekayasa Saksi-saksi

Sebelumnya, Pelukis Yos Suprapto dijadwalkan membuka pameran tunggal di Galeri Nasional pada Kamis (19/12/2024), namun ruang pameran dikunci dan tidak dapat diakses.

Yos mengatakan bahwa dirinya harus menurunkan lima lukisannya yang dinilai tidak sesuai dengan tema.

"Itu sangat sentral di dalam menjelaskan instabilitas politik, yaitu pelarangan atau bredel pameran lukisan dari seorang seniman yang sangat paham tentang isi politik istana," tegasnya.

Hal ini, menurut Rocky, memperlihatkan sensitivitas politik yang memicu instabilitas lebih lanjut.

Rocky menilai bahwa situasi ini tak hanya akan berdampak pada akhir tahun, tetapi juga meluas ke tahun depan. Baginya, tantangan ini sangat menentukan legitimasi politik Prabowo ke depan.

"Social unrest pasti akan tumbuh, disparitas akan menyebabkan juga ketegangan politik melebar ke mana-mana," tambahnya.