Suara.com - Pentolan Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ikut angkat bicara terkait nama Preiden ke-7, Jokowi yang disebut sebagai salah satu pemimpin negara terkoruptor di dunia versi OCCRP (Organizer Crime and Corruption Reporting Project). Terkait itu, Rizieq menganggap, Jokowi telah mencoreng nama Indonesia karena dia mendapat predikat buruk sebagai tokoh terkorup di dunia.
Rizieq bahkan mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menindaklanjuti laporan OCCRP dan segera menangkap Jokowi usai menyandang sebagai pemimpin terkorup.
Pernyataan Rizieq yang menanggapi laporan OCCRP lewat sebuah video ceramah yang beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan akun X, @MariaAlcaff pada Minggu (5/1/2025) kemarin.
Dalam video ceramahnya, Rizieq mengungkit soal laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai pemimpin negara paling korup di dunia.
"Hari ini kita dikejutkan dengan satu berita mengejutkan saudara, berita apa itu saudara? Ada satu organisasi yang kerjaannya di bidang proyek pelaporan, namanya OCCRP (Organizer Crime and Corruption Reporting Project). Ini lembaga internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi," beber Rizieq dikutip Suara.com, Senin (6/1/2025).
Rizieq pun terlihat geram dengan laporan tersebut karena Jokowi dianggap telah mencoreng nama Indonesia.
"Di situ diletakkan ada lima sampai enam nama, koruptor paling tinggi di dunia, yang nomor dua Jokowi," bebernya.
"Ini bagaimana ceritanya saudara? Hey ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara!" ujar Rizieq geram.
"OCCRP adalah organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun memberikan laporan ke seluruh dunia, seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan, Presiden Indonesia uyang sekarang jadi mantan presiden Indonesia di tempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor dua," lanjutnya.
Baca Juga: Hari Ini Diperiksa Perdana usai Tersangka, Hasto PDIP Hadir atau Mangkir Panggilan KPK?
Menanggapi laporan OCCRP, Rizieq juga menganggap jika Jokowi juga kerap mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap bersebrangan dengannya ketika masih menjabat sebagai presiden.
"Gak sampai situ saja, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem untuk melakukan kriminal teroganizer," pekik Rizieq.
Di depan para jemaah, Rizieq pun menganggap semestinya KPK segera menyikap laporan OCCRP dan memproses Jokowi sesuai aturan hukum.
"Kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap Jokowi, betul?" seru Rizieq.
"Betul," pekik jemaah.
Berita Terkait
-
Hari Ini Diperiksa Perdana usai Tersangka, Hasto PDIP Hadir atau Mangkir Panggilan KPK?
-
Usut Kasus Hasto PDIP, KPK Periksa Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Hari Ini
-
Tak Sudi Hasto Kristiyanto Diisukan Kabur ke Luar Negeri, PDIP Murka: Kami Akan Tuntut!
-
Hasto PDIP Tersangka KPK, Ceramah Lawas Rizieq Ledek 'Orang Zalim' Viral Lagi: Gue Ditangkap Gak Nangis
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan