Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, pemerintah menggunakan dana gabungan terkait pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten. Namun, dia enggan menyebutkan sumber dana gabungan yang dimaksud.
Sakti hanya memastikan kalau masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan pagar laut tersebut karena akan dibereskan oleh pemerintah.
"Ini masih gotong-royong ya kalau dananya. Saya terus terang saja khawatir ditanya itu juga, tapi itu gotong-royong semua. Gak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan itu," kata Sakti saat meninjau langsung pembongkaran pagar laut itu di Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Banten, hari ini, Rabu (22/1/2025).
Pembongkaran itu melibatkan ratusan personil TNI AL, KKP, Pasukan Katak Marinir, serta dibantu juga oleh puluhan perahu nelayan dan nelayan Banten.
Setelah membongkar seluruh pagar yang diproyeksi panjangnya lebih dari 30 kilometer, Sakti menyampaikan kalau bambu yang dijadikan pembatas itu akan disimpan sebagai barang bukti. Kemudian sebagiannya lagi akan diberikan kepada nelayan untuk dimanfaatkan.
"Ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti, lalu juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, kerang hijau," imbuhnya.
Sakti menyebut, KKP punya waktu 20 hari untuk mengungkap pelaku pamasangan pagar tersebut. Dia menyampaikan kalau pemerintah akan terus melakukan proses hukumnya. Selanjutnya, KKP juga melaporkan tindakan tersebut kepada komisi IV DPR.
Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto juga turut serta menyaksikan pembongkaran pagar laut di Tangerang itu hari ini.
"Mudah-mudahan beliau bisa melihat langsung sehingga nanti di dalam laporan kami juga lebih mudah untuk menyampaikannya," harap Sakti.
Diketahui pagar laut di perairan Tangerang itu sudah ada sejak Agustus 2024. Panjangnya mencapai 30,16 km yang melewati 6 kecamatan. Di antaranya ada tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Berita Terkait
-
Tak Perlu Lewat Pengadilan, Nusron Wahid Langsung Batalkan Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut: Cacat Prosedur!
-
Saksikan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, Said Didu Ungkap Konspirasi Pengkaplingan 1.500 Hektare Laut Libatkan Kades
-
Manut Perintah Prabowo Bongkar Pagar Laut Tangerang, KSAL Sebut TNI AL Siap Bela Nelayan
-
Titiek Soeharto Minta Pemerintah Betul-betul Cabut Sertifikat Pagar Laut: Ini Bukan Milik Perorangan!
-
Menteri KKP Janji Ungkap Pembuat Pagar Laut Tangerang Dalam 20 Hari
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Wamensos Tekankan Peran Strategis Kepala Sekolah Rakyat dalam Mendorong Perubahan
-
Perjalanan Menuju Candi Prambanan, Prabowo dan PM Narendra Modi Satu Helikopter
-
Asal-usul Isi Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli, Ternyata Hasil 'Peras' 914 Petani KUD
-
3 Pekerja Daycare Little Aresha Masih Jadi Saksi, Akankah Menyusul Jadi Tersangka?
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Hanya Sasar Warga Mampu, 15 Golongan Tetap Gratis
-
Alarm Jelang MPLS, Mayoritas Kepala Sekolah Rakyat Belum Siap Jalankan Tahun Ajaran Baru
-
Tugasnya Hanya Melambaikan Bendera, 1.000 Siswa Dikerahkan Sambut Prabowo-Modi di Yogyakarta
-
Istri Menteri PU Ikut ke NY Pakai Paspor Diplomatik, Ini Bedanya dengan Paspor Dinas dan Biasa
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta