Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, pemerintah menggunakan dana gabungan terkait pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten. Namun, dia enggan menyebutkan sumber dana gabungan yang dimaksud.
Sakti hanya memastikan kalau masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan pagar laut tersebut karena akan dibereskan oleh pemerintah.
"Ini masih gotong-royong ya kalau dananya. Saya terus terang saja khawatir ditanya itu juga, tapi itu gotong-royong semua. Gak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan itu," kata Sakti saat meninjau langsung pembongkaran pagar laut itu di Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Banten, hari ini, Rabu (22/1/2025).
Pembongkaran itu melibatkan ratusan personil TNI AL, KKP, Pasukan Katak Marinir, serta dibantu juga oleh puluhan perahu nelayan dan nelayan Banten.
Setelah membongkar seluruh pagar yang diproyeksi panjangnya lebih dari 30 kilometer, Sakti menyampaikan kalau bambu yang dijadikan pembatas itu akan disimpan sebagai barang bukti. Kemudian sebagiannya lagi akan diberikan kepada nelayan untuk dimanfaatkan.
"Ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti, lalu juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, kerang hijau," imbuhnya.
Sakti menyebut, KKP punya waktu 20 hari untuk mengungkap pelaku pamasangan pagar tersebut. Dia menyampaikan kalau pemerintah akan terus melakukan proses hukumnya. Selanjutnya, KKP juga melaporkan tindakan tersebut kepada komisi IV DPR.
Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto juga turut serta menyaksikan pembongkaran pagar laut di Tangerang itu hari ini.
"Mudah-mudahan beliau bisa melihat langsung sehingga nanti di dalam laporan kami juga lebih mudah untuk menyampaikannya," harap Sakti.
Diketahui pagar laut di perairan Tangerang itu sudah ada sejak Agustus 2024. Panjangnya mencapai 30,16 km yang melewati 6 kecamatan. Di antaranya ada tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Berita Terkait
-
Tak Perlu Lewat Pengadilan, Nusron Wahid Langsung Batalkan Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut: Cacat Prosedur!
-
Saksikan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, Said Didu Ungkap Konspirasi Pengkaplingan 1.500 Hektare Laut Libatkan Kades
-
Manut Perintah Prabowo Bongkar Pagar Laut Tangerang, KSAL Sebut TNI AL Siap Bela Nelayan
-
Titiek Soeharto Minta Pemerintah Betul-betul Cabut Sertifikat Pagar Laut: Ini Bukan Milik Perorangan!
-
Menteri KKP Janji Ungkap Pembuat Pagar Laut Tangerang Dalam 20 Hari
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta