Suara.com - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengkritisi soal tingginya angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal ini terjadi karena banyaknya program bantuan untuk masyarakat.
Neni mengatakan, Prabowo-Gibran di 100 hari kepemimpinannya ini kerap membuat kebijakan populis. Misalnya, makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga bantuan sosial (bansos).
"Karena memang kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan-kebijakan populis, seperti tadi program-program misalnya ada yang serba gratis-gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga ada makan gratis, bansos," ujar Neni dalam diskusi bertajuk Evaluasi 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Neni mengatakan berbagai program yang serba gratis ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Namun, ia juga menyoroti soal masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program ini.
"Misalnya insiden keracunan pangan di beberapa daerah, misalnya Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Utara, tentu di sini ada bagaimana lemahnya kontrol dan kualitas pengawasan," jelasnya.
Neni pun mengingatkan agar pemerintah tetap fokus pada substansi pelaksanaan program yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Kebijakan ini diharapkannya tak hanya sekadar bentuk pencitraan di masa-masa awal kepemimpinan.
"Nah ini tentu saya kira berharap prioritas pemerintah tentu bukan hanya pada sekedar pencitraan belaka, tetapi bagaimana membangun juga substansi," pungkasnya.
Survei Litbang Kompas
Untuk diketahui, Litbang Kompas mengadakan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, 80,9 persen menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
Dikutip dari survei yang dirilis Senin 20 Januari 2025, publik yang menyatakan puas sebanyak 80,9 persen, sementara yang menyatakan tidak puas 19,1 persen.
Litbang Kompas membedah tingkat kepuasan publik dari setiap tingkatan masyarakat. Masyarakat bawah yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 84,7 persen, tidak puas 15,3 persen.
Lalu, masyarakat menengah bawah yang puas 81,4 persen, tidak puas 18,6 persen. Masyarakat menengah atas yang puas 75,3 persen dan tidak puas 24,7 persen. Masyarakat atas yang menyatakan puas 67,9 persen dan tidak puas 32,1 persen.
Litbang Kompas menggelar survei pada 4-10 Januari 2024. Survei memiliki 1000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Survei memiliki margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Bikin Video Deepfake Pakai Muka Prabowo-Gibran hingga Sri Mulyani, Pria Asal Lampung Raup Puluhan Juta
-
Pasang Badan Demi Ungkap Dalang Kasus Pagar Laut, Titiek Soeharto: Kementerian Jangan Takut Lawan Oligarki!
-
Titiek Soeharto Ultimatum Dalang Kasus Pagar Laut Ganti Kerugian Negara: Moga Cepat Terungkap Siapa di Balik Semua Ini
-
'Ia Tak Sedang Memerintah tapi Mencicil Kampanye' Pakar Ungkap Celah Konflik Gibran Vs Prabowo di 2029
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua