Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyatakan Indonesia butuh pemimpin yang progresif dalam pergerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak. Kriteria itu diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
Arifah menyampaikan, saat ini masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, salah satunya kekerasan yang masih banyak dialami perempuan dan anak.
“Kita memerlukan kader ulama atau pemimpin masa depan yang tidak hanya memegang teguh ajaran agama, tetapi juga berperan dalam kepemimpinan progresif yang berperspektif gender, memberdayakan perempuan dan melindungi anak Indonesia,” ujar Arifah saat hadiri acara Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 sekitar satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan sepanjang hidupnya.
Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan, sekitar 50,78 persen anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidup mereka. Persentase anak laki-laki sebesar 49,83 persen sedangkan untuk anak perempuan sebesar 51,78 persen.
"Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk mengakhiri ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus kita selesaikan bersama-sama," imbuh Arifah.
Pada kesemoatan yang sama, Menteri AgamavNasaruddin Umar turut berpesan kepada para calon ulama agar mampu berpikir kritis dan berani memperbarui pemikiran. Menurutnya, berpikir kritis akan mendorong individu tidak bias gender dalam memandang dan memahami tafsir Al-Quran.
Nasaruddin mencontohkan ayat “Ar-Rijaalu Qawwaamuuna 'ala an-nisa”, yang sering diterjemahkan dan ditafsirkan sebagai laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.
"Ada pendapat yang mengatakan makna tersebut pemahaman dan penerjemahan yang bias gender. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas dan mendalam sangat diperlukan agar tidak terjadi monopoli tafsir oleh satu kelompok saja," ujarnya.
Baca Juga: Menteri PPPA Minta Calon Pengantin Dapat Bimbingan Perkawinan Agar Bisa Mengasuh Anak
Sebagai generasi penerus, kaum Muslimin dituntut untuk menguasai ilmu secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek ritual, tetapi juga dari sudut pandang linguistik, budaya, dan sejarah. Nasaruddin berpesan, dengan pemahaman yang mendalam, umat Islam dapat menjaga nilai-nilai agama dengan tetap relevan dalam perkembangan zaman.
Berita Terkait
-
Menteri PPPA Minta Calon Pengantin Dapat Bimbingan Perkawinan Agar Bisa Mengasuh Anak
-
Menteri HAM Gandeng PPPA, Siapkan Permen Perlindungan Perempuan dan Anak
-
Aturan Penggunaan Gadget Anak Tengah Digodok Komdigi, Menteri PPPA Usul Belajar di Sekolah Kembali Manual
-
Tinjau Langsung Dapur MBG, Menteri PPPA Ingatkan Pentingnya Sertifikasi Halal
-
Menteri PPPA: Perempuan yang Cerdas Atur Keuangan Keluarga Turut Ciptakan Kemajuan Bangsa
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026