Suara.com - Hamas pada Senin mengumumkan penghentian pembebasan sandera Israel hingga pemberitahuan lebih lanjut, dengan alasan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata oleh Israel. Keputusan ini meningkatkan ketegangan di tengah situasi gencatan senjata yang semakin rapuh dan desakan dari keluarga sandera agar pemerintah Israel tetap berpegang pada kesepakatan.
Tudingan Pelanggaran dan Ketegangan Meningkat
Menurut juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaida, Israel telah melanggar kesepakatan dengan menunda kepulangan warga Palestina ke Gaza utara, melancarkan serangan terhadap warga Palestina, serta membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari sebagian besar tetap berlaku, meskipun terdapat beberapa insiden yang menyebabkan warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel. Sementara itu, bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza mengalami peningkatan.
Namun, Abu Ubaida menegaskan bahwa pembebasan sandera berikutnya yang seharusnya dilakukan pada Sabtu akan ditunda hingga Israel mematuhi perjanjian dan memberikan kompensasi atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran selama beberapa minggu terakhir.
Israel Siaga, Perundingan Terhambat
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengecam keputusan Hamas, menuduhnya melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia telah menginstruksikan militer Israel untuk meningkatkan kesiapan di Gaza guna mempertahankan keamanan nasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar konsultasi keamanan darurat terkait perkembangan ini. Kabinet keamanan yang terdiri dari menteri-menteri kunci akan bertemu pada Selasa pagi untuk merespons situasi.
Di sisi lain, para mediator dari Mesir dan Qatar menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan gagalnya kesepakatan gencatan senjata.
Kelompok yang mewakili keluarga sandera mendesak para mediator untuk memastikan kesepakatan tetap berjalan, sementara kelompok lain yang terdiri dari veteran militer Israel menuduh pemerintah sengaja menyabotase perjanjian.
Pembebasan Sandera dan Dinamika Kesepakatan
Sejauh ini, dari 33 sandera yang dijadwalkan dibebaskan dalam tahap pertama kesepakatan 42 hari, 16 telah dipulangkan. Selain itu, lima sandera asal Thailand telah dibebaskan dalam pembebasan yang tidak terjadwal.
Baca Juga: Kontroversi Rencana Donald Trump: Usulkan Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Secara Permanen
Sebagai imbalannya, Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup atas serangan mematikan serta tahanan yang ditahan tanpa dakwaan.
Hamas menuduh Israel menunda masuknya bantuan ke Gaza, yang merupakan salah satu syarat utama perjanjian gencatan senjata. Tuduhan ini dibantah oleh Israel, yang justru menuding Hamas tidak mematuhi proses pembebasan sandera dan menciptakan ketegangan selama serah terima kepada Palang Merah.
Dinamika Global: Trump dan Masa Depan Gaza
Di tengah ketegangan ini, pernyataan Presiden AS Donald Trump menambah dimensi baru dalam konflik. Trump mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza dan pengembangan wilayah tersebut sebagai proyek real estat di bawah kendali AS. Pernyataan ini memicu reaksi keras, terutama setelah ia menyatakan bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza.
Netanyahu mendukung usulan Trump sepulangnya dari Washington, yang menyebabkan ketegangan dengan Mesir. Sumber keamanan Mesir menuduh Israel menghambat kemajuan kesepakatan, termasuk penundaan penarikan pasukan serta pengawasan udara yang terus berlanjut.
Sementara itu, perundingan untuk tahap kedua kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel, masih terhambat. Seorang pejabat Palestina menyebut kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak sebagai faktor utama mandeknya proses tersebut.
Ketegangan semakin diperburuk dengan kondisi sandera yang dibebaskan, seperti Ohad Ben Ami, Eli Sharabi, dan Or Levy, yang dalam keadaan kurus kering saat kembali ke Israel. Kondisi mereka memicu kemarahan publik Israel dan semakin memperumit negosiasi.
Berita Terkait
-
Kontroversi Rencana Donald Trump: Usulkan Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Secara Permanen
-
Israel Lancarkan Serangan Brutal di Kamp Pengungsi Nur Shams
-
Erdogan Tagih Netanyahu Rp1,6 Kuadriliun untuk Ganti Rugi Gaza!
-
Trump Ingin Kuasai Gaza, Rencana Apa Dibalik Pernyataan Kontroversial Ini?
-
Israel Gempur Suriah Lagi, Targetkan Posisi Rezim Assad di Quneitra
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Terseret Kasus Korupsi, Noel Ebenezer Ngaku Menyesal Pernah Jadi Wamenaker
-
Mau Berangkat Haji, Menkeu Purbaya Ngaku Masih Sering Lupa Doa Meski Sudah Belajar
-
DPR Dukung Pemerintah Desak PBB dan AS Segera Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel
-
Tanya Dolar ke Menkeu, Prabowo-Purbaya Ngobrol soal Fondasi Ekonomi
-
Pramono Anung Jajal Naik Ring di Kolong Flyover Pasar Rebo
-
Menteri PPPA Dorong Polisi Kejar Bukti Digital Kasus Eksploitasi Anak oleh WNA Jepang di Blok M
-
Pramono Anung: Ring Tinju Redam Geng Jalanan Jakarta Timur, Saya Bangun Lagi di Kampung Melayu
-
Eks Kasat Narkoba Kutai Barat AKP Deky Dibekuk Bareskrim, Diduga Jadi Beking Bandar Sabu!
-
Sempat Ajukan Penundaan Pemeriksaan dalam Kasus Haji, Muhadjir Effendy Tiba-tiba Muncul di KPK
-
MPR Pastikan Tak Lagi Libatkan Juri LCC Empat Pilar yang Bermasalah: Sanksi Sosial Sudah Berjalan