Suara.com - Mantan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina telah memberlakukan sanksi terhadapnya.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (13/2), Poroshenko menuding Presiden Volodymyr Zelenskyy telah merusak persatuan nasional dengan keputusan tersebut.
"Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional telah mengadopsi keputusan yang tidak konstitusional dan bermotif politik - untuk memberlakukan sanksi terhadap saya, Petro Poroshenko, sebagai pemimpin oposisi dan presiden kelima," kata Poroshenko.
Lebih lanjut, ia menilai langkah ini sebagai pukulan terhadap stabilitas internal Ukraina, yang menurutnya merupakan elemen utama dalam menghadapi invasi Rusia yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Sementara itu, Presiden Zelenskyy dalam pidato video malam harinya menyebut bahwa dewan telah menyetujui keputusan penting yang akan diumumkan pada Kamis.
Meski tidak secara langsung menyebut nama Poroshenko, Zelenskyy menegaskan bahwa siapa pun yang merusak keamanan nasional Ukraina dan membantu Rusia harus bertanggung jawab.
"Miliaran yang dihasilkan dari apa yang setara dengan penjualan Ukraina dan kepentingan Ukraina serta keamanan Ukraina harus diblokir dan dialihkan untuk melindungi negara ini," ujar Zelenskyy.
Petro Poroshenko sebelumnya telah menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk dugaan keterlibatan dalam membantu separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina pada 2014.
Selain itu, ia juga dikaitkan dengan skandal korupsi dalam pengadaan militer serta perannya dalam perjanjian Minsk, yang kini banyak dikritik oleh politisi Ukraina, termasuk Zelenskyy.
Baca Juga: Rusia Tolak Mentah-Mentah Tawaran Tukar Wilayah dengan Ukraina!
Keputusan sanksi terhadap Poroshenko ini diperkirakan akan semakin memperdalam ketegangan politik di Ukraina, yang tengah menghadapi agresi militer Rusia serta tantangan internal lainnya. Publik menanti pengumuman resmi dari pemerintah pada Kamis untuk mengetahui lebih lanjut implikasi dari langkah ini.
Berita Terkait
-
Rusia Tolak Mentah-Mentah Tawaran Tukar Wilayah dengan Ukraina!
-
Cek Fakta: Keputusan Presiden Prabowo Hukum Mati Koruptor
-
Potret Prabowo Sambut Langsung Presiden Erdogan di Istana Bogor
-
Ini 13 Kesepakatan RI-Turki usai Prabowo Jamu Erdogan di Istana Bogor
-
Kritik Kebijakan Trump, Inspektur Jenderal USAID Dipecat: Ada Apa di Baliknya?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?