Suara.com - Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr Didik J. Rachbini turut menyoroti berbagai macam tantangan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski persoalan terkait MBG cukup banyak, tetapi harus tetap dilaksanakan karena merupakan janji kampanye dari Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi karena hal itu adalah janji kampanye, maka harus ditunaikan segera. Meskipun dimensi masalahnya banyak, antara lain rantai pasokan dipertanyakan, karena melibatkan puluhan juta anak yang harus dilayani," ujar Didik dalam diskusi publik, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
"Termasuk kualitas gizi dan pengawasannya dan lain-lain. Masuk pula sola sosial budaya setempat," tambahnya.
Didik menjelaskan, yang menjadi inti persoalan secara ekonomi negara menggeluarkan anggaran adalah konsumsi pemerintah.
"Konsumsi pemerintah akan menaikkan PDB (Produk Domestic Bruto)-meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itupun kini tidak dilaksanakan," kata Didik.
Menurut Didik, saat ini program MBG mempunyai kapasitas besar sehingga menimbulkan ironi, yang dapat menjadi sasaran para pemburu rente.
Pemburu rente adalah pelaku yang berusaha mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara memanipulasi otoritas atau kebijakan publik.
"Ironisnya jadi sasaran para pemburu rente. Hal itu satu pokok soal yang harus jadi fokus," ucap Didik.
Terakhir, Didik menyarankan, agar fokus MBG disasarkan ke daerah dengan tingkat gizi rendah dan stunting tinggi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan warung makan kecil agar dampak ekonomi lebih merata.
Baca Juga: Program MBG Tidak Gratis, Rakyat 'Membayarnya' dengan Dikuranginya Layanan Publik
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Fatchiah Kertamuda juga menyoroti dampak program MBG, khususnya terhadap tumbuh kembang anak.
Fatchiah menekankan, pasti terdapat perbedaan asupan kalori dan nutrisi antara anak SD, SMP, sampai SMA.
"Semua hal di atas akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang psikologi-terutama kesehatan mental anak. Istilah bergizi dan bernutrisi itu diharapkan bisa berpengaruh pada perkembangan fisik anak, emosional, dan banyak hal," ujar dia.
"Makanan anak harus sesuai porsi dan angka kecukupan gizi untuk masing-masing level pendidikan," imbuhnya.
Aspek Fiskal Program MBG
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin turut menyoroti aspek fiskal dari program MBG.
Berita Terkait
-
Program MBG Tidak Gratis, Rakyat 'Membayarnya' dengan Dikuranginya Layanan Publik
-
Ketua Banggar DPR Tegaskan Dukung Pemotongan Anggaran Pemerintah: Di Mana Salahnya?
-
Badan Gizi Nasional Ngaku Ikut Kena Pemangkasan Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Terdampak?
-
Puji-puji Program MBG, Jokowi Beri Nilai Segini Terkait 100 Hari Prabowo-Gibran
-
Tangis Pilu Penyiar RRI Kena PHK Imbas Efisiensi Anggaran: Di Mana Letak Bapak Mencintai Rakyat?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas
-
Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya
-
707 Korban Jadi Alarm: Zero Tolerance BGN Cukup Hentikan Keracunan MBG?
-
Pasokan Semen ke Aceh Seret, Bos SIG Turun Gunung
-
Perusahaan Bursa Berjangka Perkuat Harga Referensi Komoditas Domestik