Suara.com - Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Kamis (27/2) mengecam ancaman Israel terkait kemungkinan opsi militer terhadap program nuklirnya. Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, memperingatkan bahwa tindakan militer mungkin diperlukan untuk menghentikan Iran dari pengembangan senjata nuklir.
Dalam wawancara dengan Politico, Saar menegaskan bahwa Iran telah memperkaya uranium dalam jumlah yang cukup untuk membuat beberapa bom nuklir. "Saya pikir untuk menghentikan program nuklir Iran sebelum dijadikan senjata, opsi militer yang andal harus dipertimbangkan," kata Saar dalam artikel yang diterbitkan pada hari Rabu (26/2).
Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut ancaman Israel sebagai "keterlaluan dan tidak rasional." Baqaei menegaskan bahwa sementara Israel terus mengancam Iran dengan serangan militer, negara-negara Barat justru menyalahkan Iran atas kebijakan pertahanannya.
"Menteri luar negeri rezim Israel dan pejabat lainnya terus mengancam Iran dengan tindakan militer sementara Barat terus menyalahkan Iran atas kemampuan pertahanannya," ujar Baqaei dalam unggahannya di platform X (sebelumnya Twitter). Ia menambahkan bahwa di kawasan yang terus bergejolak akibat keberadaan Israel, Iran harus meningkatkan pertahanan nasionalnya.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel. Awal bulan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menegaskan bahwa Israel akan "menyelesaikan tugasnya" melawan Iran dengan dukungan dari Amerika Serikat.
Iran dan Israel telah lama menjadi musuh bebuyutan dan baru tahun lalu mereka terlibat dalam konfrontasi langsung di tengah meningkatnya ketegangan akibat perang Gaza. Iran sendiri tidak mengakui keberadaan Israel dan telah menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai, bukan untuk pengembangan senjata nuklir.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump, yang baru saja kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, telah menerapkan kembali kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran. Kebijakan ini mencerminkan pendekatannya selama masa jabatan pertama dengan menerapkan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Teheran. Trump sebelumnya menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 dan menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, meskipun tuduhan ini berulang kali dibantah oleh pemerintah Iran.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada hari Rabu (26/2), Iran telah meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya tinggi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Teheran tetap bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
Meski Trump baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan mencapai kesepakatan baru dengan Iran, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negosiasi dengan AS tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Dengan meningkatnya tekanan dari Israel dan AS, situasi di Timur Tengah semakin memanas, dan dunia internasional terus mengawasi perkembangan ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat.
Baca Juga: Negosiasi Gencatan Senjata Gaza Memanas: Nasib Sandera Israel Ditentukan di Kairo
Berita Terkait
-
Negosiasi Gencatan Senjata Gaza Memanas: Nasib Sandera Israel Ditentukan di Kairo
-
Mantan Pelaut AS Akui Bersalah atas Rencana Serangan Pangkalan Angkatan Laut untuk Iran
-
Pria Palestina Tabrakkan Mobil ke Halte Bus Israel, 13 Orang Terluka
-
Merangkak di Depan Raja, Ritual Unik Tentara Thailand yang Bikin Geger Media Sosial
-
Israel Akan Hancurkan 11 Rumah di Kamp Pengungsi Tepi Barat, Gubernur Sebut 'Pembantaian'
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang
-
BRI Sediakan Fasilitas Cicilan 0 Persen Hingga 12 Bulan di AZKO
-
HUT RI ke-81, Mitra Grab Palembang Rayakan Semangat Gotong Royong Bersama 810 Mitra
-
Pemkot Palembang Tak Lagi Menanggung 5.502 Guru PPPK, Ini Dampaknya bagi APBD
-
Diskon Belanja Hingga 50 Persen di AZKO dari BRI, Cek Syaratnya