Suara.com - Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang ditangkap pada hari Selasa dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan "perang melawan narkoba," akan dibawa "secara paksa" ke Den Haag, menurut pernyataan Wakil Presiden Filipina dan putrinya, Sara Duterte.
Den Haag adalah lokasi kantor pusat Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Rodrigo Duterte, yang berusia 79 tahun, ditahan setelah tiba di bandara Manila dari Hong Kong, berdasarkan permintaan ICC.
Dalam sebuah pernyataan, Sara Duterte menyatakan bahwa Manila telah "menyerahkan" mantan presiden itu kepada "kekuatan asing."
"Ini merupakan penghinaan yang jelas terhadap kedaulatan kami dan penghinaan bagi setiap orang Filipina yang menghargai kemerdekaan negara kami," ujarnya.
"Lebih buruk lagi, mantan Presiden Rodrigo Roa Duterte telah dirampas hak-hak fundamentalnya. Sejak ia dibawa pagi ini, ia belum diberikan kesempatan untuk dihadapkan kepada otoritas peradilan yang berwenang guna menegaskan hak-haknya dan memanfaatkan pengurangan hukuman yang diatur oleh hukum," tambahnya.
"Ini bukan keadilan—ini adalah penindasan dan penganiayaan," tutupnya.
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di Bandara Manila. Polisi menindaklanjuti surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Duterte baru tiba dari Hong Kong. Dia langsung dibawa ke tahanan. Selama menjabat (2016-2022), Duterte menjalankan kebijakan "perang melawan narkoba" yang brutal. Ribuan orang tewas.
Sebelumnya, ia mengaku siap masuk penjara.
Baca Juga: Profil Rodrigo Duterte, Eks Presiden Filipina yang Ditangkap ICC
"Kalau ditangkap, saya sudah siap," katanya seperti dikutip dari BBC Indonesia.
Eks jubir kepresidenan, Salvador Panelo, mengecam penangkapan ini. Menurutnya, Filipina sudah keluar dari ICC, jadi perintah ini "melanggar hukum."
Tapi ICC menegaskan mereka masih punya yurisdiksi untuk kejahatan sebelum Filipina mundur dari keanggotaan. Di Hong Kong, Duterte berkampanye untuk calon senator jelang pemilu 12 Mei.
Saat ditangkap, ia terlihat memakai tongkat. Otoritas menyebut kondisinya baik dan mendapat perawatan dokter pemerintah.
Tag
Berita Terkait
-
Gereja Katolik Filipina Desak Duterte Buktikan Omongan Soal Hukum: Siap Hadapi Konsekuensi?
-
ICC Tangkap Duterte Terkait Perang Narkoba Berdarah, China: Jangan Politisasi!
-
"Apa Kejahatan yang Saya Lakukan?" Duterte Murka Ditahan di Pangkalan Udara Villamor!
-
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap, Kasus Apa?
-
Profil Rodrigo Duterte, Eks Presiden Filipina yang Ditangkap ICC
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri