Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk membatasi akses bagi pengunjung asing dari 43 negara, termasuk Rusia, menurut laporan dari New York Times (NYT) yang mengutip beberapa sumber.
Surat kabar tersebut sebelumnya melaporkan bahwa AS sedang mempersiapkan larangan perjalanan baru yang mencakup lebih banyak negara dibandingkan yang diuji oleh Presiden Donald Trump selama masa jabatannya yang pertama.
Sebelas negara akan dimasukkan dalam "daftar merah", yang berarti bahwa pelancong dari negara-negara tersebut dilarang masuk ke AS, sebagaimana dilaporkan NYT yang mengutip sumber-sumber anonim pada Jumat malam.
Ke-11 negara tersebut adalah Afghanistan, Bhutan, Kuba, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Yaman.
Sepuluh negara lainnya, yang adalah Belarus, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusia, Sierra Leone, Sudan Selatan, dan Turkmenistan, akan masuk dalam "daftar jingga".
Visa untuk warga negara dari sepuluh negara tersebut hanya akan diberikan untuk kunjungan bisnis, bukan untuk imigrasi atau pariwisata. Durasi kunjungan mereka ke AS juga akan dibatasi, dan pemohon harus hadir dalam wawancara langsung saat mengajukan visa.
Namun, alasan di balik keputusan pemerintah AS untuk memberlakukan larangan penuh atau sebagian terhadap pelancong dari negara-negara tersebut masih belum jelas, menurut NYT.
Masih belum diketahui apakah pemegang visa atau pemegang izin tinggal permanen ("kartu hijau") dari pemerintah AS akan terpengaruh.
Daftar terakhir dalam rencana AS tersebut adalah "daftar kuning" yang terdiri dari 22 negara, termasuk Kamboja dan sejumlah negara di Afrika.
Baca Juga: Hamas Siap Bebaskan Sandera Israel-Amerika dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza
Negara-negara tersebut akan diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan berbagai isu, seperti tidak berbagi informasi dengan AS mengenai pelancong yang akan berkunjung, penerbitan paspor yang dianggap tidak aman, atau menjual kewarganegaraan kepada individu dari negara-negara yang dilarang oleh AS.
NYT melaporkan bahwa rencana ini telah disusun beberapa minggu lalu dan telah diserahkan ke Gedung Putih untuk mendapatkan penyesuaian. Daftar negara yang terdampak kini sedang ditinjau oleh Departemen Luar Negeri AS serta instansi terkait lainnya.
Selama masa jabatannya yang pertama pada 2017, Trump mengeluarkan larangan bagi pelancong dari negara-negara Muslim dan negara-negara berpenghasilan rendah, terutama di Afrika.
Larangan tersebut kemudian dicabut oleh pemerintahan Joe Biden pada 2021.
Berita Terkait
-
Konflik Yaman Makin Intensif: AS Beri Tahu Rusia Soal Serangan ke Houthi, Ada Apa?
-
Putin Tolak Mentah-Mentah Gencatan Senjata Usulan Trump, Apa Sebabnya?
-
Sanksi AS Terkait Nuklir Disebut Ilegal, Tiongkok dan Rusia Desak Akhiri Tekanan ke Iran
-
Hamas Siap Bebaskan Sandera Israel-Amerika dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza
-
Rusia Siap Gencatan Senjata dengan Ukraina Asal AS Penuhi Permintaan Ini
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Soal Tim 8 yang Diduga Ikut Lakukan Pemerasan, Sudewo: Mayoritas Kades di Jaken Tak Dukung Saya
-
Saudia Indonesia Sambut Director of East Asia & Australia Baru dan Perkuat Kolaborasi Mitra
-
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas
-
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Tenang
-
Bupati Pati Sudewo Bantah Lakukan Pemerasan Calon Perangkat Desa Usai Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Bukan Cuma Perkara Dugaan Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus DJKA
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar
-
KPK Ungkap Uang Rp 2,6 Miliar dalam Karung Jadi Bukti Dugaan Pemerasan Bupati Pati Sudewo Dkk
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga Akhir Januari 2026