Mensos: Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru untuk 2.000 Murid

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyebutkan kalau Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar yang sudah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kebutuhan itu untuk sekitar 40-an Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang dipastikan bangunannya telah siap. 

Mensos Gus Ipul juga menyampaikan kalau jumlah tersebut sudah menyesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di masing-masing Sekolah Rakyat.

“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” kata Gus Ipul usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi milik Kemensos di Jakarta Selatan pada Kamis (20/3/2025).  

Tim Formatur Sekolah Rakyat telah meminta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk menyeleksi sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat. 

Mensos Gus Ipul menjelaskan, menempatan guru itu harus berdasarkan domisili dan lokasi Sekolah Rakyat.

“Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan ya kami prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau enggak ada, baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur, tentunya dicari yang paling dekat,” ujarnya.

Proses seleksi guru itu dijadwalkan akan mulai pada April 2025, berbarengan dengan seleksi murid dari keluarga miskin ekstrem. Proses perekrutan dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh.

Sebelumnya, Nuh juga menyampaikan kalau setiap guru di Sekokah Rakyat diharusnya punya kemampuan empati sosial karena nantinya murid yang diajarkan berasal dari kelompok menengah bawah bahkan miskin ekstrem. 

"Akan kami tes, kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus, tapi paling tidak, karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus, sehingga para gurunya itu pun juga harus punya empati sosial," kata Nuh saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: Kantor Febri Diansyah Digeledah KPK, Visi Law Office Diduga Terima Bayaran Pakai Hasil TPPU SYL

Para guru juga harus menjadi tenaga pendidik yang transformatif. Artinya, mampu memotivasi dan menghantarkan para murid bisa punya kepercayaan diri yang baik. 

"Karena mereka ini punya latar belakang yang sangat khusus. Oleh itu kita ingin merumuskan, yang akan mengajar guru-guru yang transformatif. Bisa memindahkan anak-anak dari posisi X nol ini menjadi X100," imbuh Nuh.

Setelah lolos seleksi pada bulan April, para guru nantinya akan dapat pelatihan terlebih dahulu mulai Mei 2025. Kemudian mulai mengajar pada tahun ajaran 2025/2026 bulan Juli.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), saat ini ada sekitar 60 ribuan guru lulusan PPG yang bisa diberdayakan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Penempatan kerja para itu guru nantinya akan disesuaikan dengan lokasi Sekolah Rakyat dengan domisilinya.

Pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk merekrut sendiri guru Sekolah Rakyat. Akan tetapi, Nuh menekankan, kalau kompetensinya harus sesuai dengan yang ditentukan tim formatur. 

Kurikulum Sekolah Rakyat

Hingga saat ini Pemerintah masih mematangkan kurikulum dan sistem pembelajaran untuk Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem. Salah satu konsep yang telah dipastikan ialah adanya program matrikulasi bagi siswa selama satu tahun.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan program itu bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar bagi siswa sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.

“Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh,” ujar Mensos Gus Ipul dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (17/03/2025).

Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.

“Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kami harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target,” ucapnya.

Dalam rapat itu disebutkan sudah ada 79 lokasi yang siap menjalankan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat, 2 lokasi di Perguruan Tinggi, dan 4 lokasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Selain lokasi yang sudah dikonfirmasi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan, namun belum mengajukan surat resmi.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif.

“Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru,” kata Robben.

Menurutnya, hingga saat ini, tim teknis juga masih lakukan penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.