Sindir Absenya Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy dalam Rapat, Legislator PDIP Sentil soal Double Status

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita memberikan sindiran soal ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya, dalam rapat Komisi IV DPR yang membahas terkait swasembada pangan dan ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2024).

Sonny menyampaikan hal tersebut ketika mendalami paparan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perwakilan Kementerian Pertanian, Bulog hingga Pupuk Indonesia dalam rapat.

Bulog sendiri dalam kesempatan ini hanya diwakili oleh Wakil Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq.

“Tadi panjang pimpinan sudah menyatakan optimis semuanya bahwa harga-harga yang ada nanti akan bisa kita tangani bersama,” kata Sonny.

“Tapi paling tidak kami wakili fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal. Pertama kalau Bulog tidak dihadiri dirutnya ya Pak ya. Ya karena sesuatu hal itu ya. Karena apa? Karena juga tidak agar double status itu ya,” sambungnya.

Menurutnya, soal pernyataannya yang mengingatkan jangan ada rangkap jabatan atau tugas seorang Dirut Bulog penting untuk didiskusikan lebih lanjut.

Apalagi, kata dia, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI telah menegaskan kementerian/lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit aktif, seperti Mayjen Novi.

“Nah itu penting sehingga diluaran bahwa dengan Undang-Undang TNI itu semakin jelas itu posnya di mana. Saya berharap juga yang di lingkaran kementerian yang lain, termasuk di jajaran Polri itu banyak, akan lebih baik kalau bisa fokus,” katanya 

“Karena Presiden menyampaikan itu pangan adalah soal utama. Jangan nanti TNI sudah selesai, Polrinya justru multifungsi Polri gitu kan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti soal ASN di Kementerian/Lembaga dalam menjalankan tugasnya, akibatnya banyak jabatan yang justru diduduki TNI-Polri aktif.

“Dan itu sebetulnya tamparan buat internal kementerian. Menunjukkan ketidakmampuan ASN yang ada di dalam internal kementerian. Karena tidak mungkin itu semua tiba-tiba datang tanpa permintaan dari pimpinan lembaga atau kementerian,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menegaskan, bahwa stok pangan nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau lebaran 2025 masih aman. Menurutnya, harga pangan juga menunjukkan angka yang relatif stabil.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR terkait swasembada pangan dan ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2024).

“Berdasarkan proyeksi neraca pangan Januari-Desember 2025 baik Januari-Maret 2025, update 21 Maret 2025 secara umum ketersediaan 13 komoditas pangan aman dan cukup memenuhi kebutuhan Idul Fitri maupun hingga akhir Desember 2025,” kata Sarwo.

Selain itu, kata dia, harga-harga pangan di pasaran juga masih terkendali, meski memang permintaan meningkat menjelang lebaran.

“Secara umum, harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil dan baik. Sesuai dengan harga acuan pembelian dan penjualan atau HAP dan harga eceran tertinggi atau HET. Beberapa harga komoditas di tingkat produsen masih di bawah HAP atau HPP, antara lain telur ayam ras atau livebird,” ujarnya.

Menurutnya, stabilnya harga pangan nasional, tak terlepas dari upaya pemerintah melaksanakan gerakan pasar murah (GPM) Ramadan dan Idul Fitri 1446 hijriah.

“Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Idul Fitri 2025, kami berkolaborasi lintas sektor,” katanya.

“Gerakan Pangan Murah atau GPM Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang telah dilaksanakan sebanyak 1.480 kali di 51 kabupaten kota pada 14 provinsi,” sambungnya.