Polsek Menteng Minta THR ke Pengusaha Hotel, Sindiran Telak KPK: Harusnya jadi Teladan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aparatur sipil negara (ASN) maupun penyelenggara negara, termasuk anggota kepolisian harus memberi contoh kepada masyarakat untuk menolak gratifikasi.

Hal ini disampaikan Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sekaligus untuk menanggapi surat permintaan tunjangan hari raya (THR) dengan kop surat bertuliskan Polsek Metro Menteng yang ramai di media sosial. 

Dia menilai semua pihak harusnya mendukung upaya pengendalian gratifikasi jelang Hari Raya Idulfitri sesuai Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025.

"KPK mengimbau setiap pihak agar mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya ini," kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/3/2024).

"Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya," tambah dia

Selain itu, Budi menegaskan polisi juga tak seharusnya meminta uang atau hadiah sebagai THR atau sebutan lain. 

"Baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara," tegas Budi.

Di sisi lain, Budi mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan THR maupun hadiah lain kepada penyelenggara negara maupun ASN. 

"Pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi/masyarakat agar mengambil langkah pencegahan dan kepatuhan hukum," ujar Budi.

Baca Juga: Kasus TNI Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Kopda Basarsyah dan Peltu Yohanes Resmi Tersangka

Viral Polisi Minta THR

Sekadar informasi, beredar sebuah surat di media sosial yang tertulis permintaan uang THR untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan Polsek Menteng. 

Ada empat nama anggota yang tercantum dalam surat tersebut, yakni AKP Irawan Junaedi, Aiptu Hardi Bakri, Aipda Anwar, dan staf Anwar.

Kapolsek Menteng Kompol Rezha Rahandi memberikan klarifikasi terkait dengan beredarnya surat tersebut.

Rezha mengatakan bahwa surat edaran yang mengatasnamakan Polsek Menteng itu merupakan inisiatif seorang personel. Apalagi dalam undangan tersebut tidak teregister dalam surat edaran tersebut. 

"Surat tersebut tidak teregistrasi di Polsek Menteng dan dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kanit Binmas selaku atasannya," kata Rezha saat dikonfirmasi, Senin (24/3/2025).