Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkap kurikulum yang akan digunakan pada program Sekolah Rakyat. Ia menyebut akan ada sedikit perbedaan dibandingkan kurikulum sekolah reguler lain.
Penentuan kurikulum ini sempat dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya mekanisme pendaftaran untuk siswa Sekolah Rakyat akan lebih fleksibel.
"Kurikulumnya nanti seperti kurikulum biasa, tapi nanti kita kemarin sudah sampaikan di rapat dengan Presiden, nanti kurikulumnya modelnya multi-entry dan multi-exit kurikulum," ujar Mu'ti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Para calon siswa Sekolah Rakyat disebutnya bisa masuk saat pertengahan tahun ajaran baru. Begitu mereka bersekolah, bakal langsung ditempatkan di asrama.
"Jadi anak-anak ini itu tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk secara bergelombang, tidak harus bersamaan," ujarnya.
",Tapi prinsipnya begitu mereka sudah masuk, mereka diasramakan dan sudah bisa dimulai pembelajaran," tambah Muti.
Meski demikian, ia memastikan tiap siswa akan mendapatkan pendidikan seperti yang diterima siswa sekolah reguler lainnya.
"Jadi tidak sama persis dengan kurikulum yang ada di sekolah yang formal. Jadi nanti sekolahnya formal, tapi kita rancang dengan kurikulum yang tersendiri," pungkasnya.
Dua Opsi Guru Sekolah Rakyat
Baca Juga: Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ada dua opsi untuk menempatkan guru di Sekolah Rakyat, yakni guru tersebut bisa ditempatkan lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
"Dua opsi itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/3).
Dia menuturkan, perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dan satuan tugasnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Selain itu, dia memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan, sebab pengelolaannya juga bekerja sama dengan kementerian lain.
Saat ini, kata dia, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah.
Gus Ipul menyebutkan saat ini ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari pemda untuk Sekolah Rakyat.
Tag
Berita Terkait
-
Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN
-
Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Rekrut Guru untuk Sekolah Rakyat
-
PGRI Ungkap Tidak Dilibatkan Dalam Proses Seleksi Guru Sekolah Rakyat
-
Bukan Pengganti, Tapi Penyelamat: M Nuh Jelaskan Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan
-
Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran
-
Kortas Tipikor Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PJUTS ESDM, Negara Rugi Rp19,5 Miliar!
-
BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana
-
Penanganan 7 Ruas Jalan Nasional Terdampak Pasca Bencana di Aceh Tamiang Berangsur Pulih
-
Rute Transjakarta 24 Jam dan Daftar Kantong Parkir Jakarta saat Malam Tahun Baru