Suara.com - Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas, kali ini menyeret platform media sosial populer, TikTok.
Melansir ANTARA, otoritas China menolak menyetujui kesepakatan pemisahan aset TikTok di AS menyusul pengumuman tarif impor baru oleh pemerintah AS terhadap berbagai produk asal China.
Padahal, kesepakatan tersebut sudah hampir mencapai tahap final pada 2 April lalu.
Rencana yang diajukan mencakup pemisahan operasional TikTok di Amerika ke dalam entitas perusahaan baru yang sepenuhnya berbasis di AS, dengan kepemilikan mayoritas saham berada di tangan investor Amerika.
Langkah ini sejatinya dirancang untuk meredakan kekhawatiran terkait potensi ancaman keamanan data nasional, serta sebagai jalan kompromi agar TikTok tetap bisa beroperasi di pasar AS tanpa harus menghadapi ancaman pelarangan total.
Namun, keputusan China untuk menahan restu terhadap kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik dan perang dagang masih menjadi hambatan utama dalam upaya diplomasi ekonomi kedua negara.
ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, dikabarkan akan tetap mempertahankan kepemilikan sebesar 20 persen dalam struktur perusahaan baru yang dirancang untuk mengelola operasional TikTok di Amerika Serikat.
Meski mayoritas saham akan dimiliki oleh investor asal AS, langkah ini menunjukkan bahwa ByteDance masih ingin memiliki pijakan strategis dalam bisnis TikTok, meski dalam format yang telah disesuaikan agar memenuhi regulasi dan kekhawatiran keamanan nasional AS.
Laporan Reuters menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut sejatinya telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak terkait mulai dari investor lama dan baru TikTok, pihak ByteDance, hingga otoritas Amerika Serikat.
Baca Juga: Masa Depan TikTok di AS: Dijual, Diblokir, atau Dimiliki Bersama?
Namun, ketegangan politik antara Washington dan Beijing kembali memanaskan suasana, apalagi setelah pemerintahan AS mengumumkan tarif impor baru terhadap produk-produk asal China.
Pada Jumat (4/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menandatangani perintah eksekutif yang memberi waktu 75 hari bagi TikTok untuk terus beroperasi di Amerika, sambil menunggu kelanjutan proses negosiasi akuisisi.
Keputusan ini menjadi jeda penting di tengah tarik-menarik antara kepentingan bisnis, regulasi, dan geopolitik.
Pada hari yang sama, ByteDance mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah AS untuk mencari solusi terbaik terkait masa depan TikTok di wilayah Amerika.
Dengan jutaan pengguna aktif dan pengaruh besar dalam industri media sosial global, nasib TikTok kini menjadi simbol pertarungan kekuatan ekonomi dan teknologi antara dua raksasa dunia.
Di tengah ketidakpastian ini, publik dan pelaku industri digital menanti apakah kesepakatan kompromi benar-benar akan tercapai, atau justru TikTok akan menjadi korban terbaru dari perang dagang yang belum usai.
Berita Terkait
-
Masa Depan TikTok di AS: Dijual, Diblokir, atau Dimiliki Bersama?
-
Trump Dukung Perang Penawaran TikTok, Microsoft Calon Terkuat?
-
Cara Menyembunyikan Video yang Disukai di TikTok
-
Mengapa TikTok Dilarang di AS: Ancaman Keamanan Nasional atau Strategi Geopolitik?
-
Waduh! TikTok Terancam Dilarang di AS: Aplikasi RedNote Bakal Jadi Penggantinya?
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
Terkini
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Brigjen Ade Safri Pastikan Distribusi Beras SPHP Aman hingga Pelosok Papua
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk