Sementara itu, dinamika politik dan ekonomi global kian memanas setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Rabu lalu yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap seluruh barang impor yang masuk ke Amerika Serikat.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 5 April dan menjadi pukulan telak bagi mitra dagang utama AS, terutama China.
Tak hanya itu, Trump juga mengumumkan bahwa tarif yang lebih tinggi dan bersifat resiprokal akan diterapkan mulai 9 April bagi negara dan wilayah yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS.
Kebijakan tarif ini dianggap sebagai langkah tegas dalam upaya meredam ketimpangan neraca perdagangan yang selama ini menjadi sorotan utama pemerintahan Trump.
Namun, keputusan tersebut tampaknya membawa konsekuensi serius terhadap kesepakatan bisnis lintas negara yang sensitif, termasuk rencana restrukturisasi operasional TikTok di Amerika Serikat.
Menurut laporan NBC News pada Jumat, pengumuman Trump mengenai tarif resiprokal itu secara langsung mengganggu proses finalisasi kesepakatan pemisahan divisi TikTok di AS—padahal sebelumnya, kesepakatan tersebut dilaporkan telah mendapat lampu hijau dari pemerintah China.
Langkah sepihak dari Washington memicu kekecewaan dari Beijing, yang kemudian menarik dukungannya dan menolak untuk menyetujui skema baru kepemilikan TikTok.
Keputusan ini memperlihatkan betapa rapuhnya kesepakatan internasional yang berada di bawah bayang-bayang perseteruan dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
TikTok pun kembali terjebak dalam pusaran konflik geopolitik yang mempertaruhkan eksistensinya di pasar Amerika, sekaligus menyoroti risiko besar yang dihadapi perusahaan teknologi global saat beroperasi di tengah pertarungan strategi dan kepentingan negara.
Baca Juga: Masa Depan TikTok di AS: Dijual, Diblokir, atau Dimiliki Bersama?
Berita Terkait
-
Masa Depan TikTok di AS: Dijual, Diblokir, atau Dimiliki Bersama?
-
Trump Dukung Perang Penawaran TikTok, Microsoft Calon Terkuat?
-
Cara Menyembunyikan Video yang Disukai di TikTok
-
Mengapa TikTok Dilarang di AS: Ancaman Keamanan Nasional atau Strategi Geopolitik?
-
Waduh! TikTok Terancam Dilarang di AS: Aplikasi RedNote Bakal Jadi Penggantinya?
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia