Suara.com - Rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu dipastikan tetap berjalan.
Kementerian Sosial (Kemensos) selaku lembaga yang menginisiasi program tersebut memastikan Sekolah Rakyat akan beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026. Mengutip dari laman resmi Kemensos, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Sebanyak 53 gedung atau lokasi sudah dinyatakan siap untuk menggelar program Sekolah Rakyat.
Sebelum itu akan dibuka rekrutment tenaga pendidik atau guru untuk Sekolah Rakyat. Rencananya, mulai dilaksanakan pada pertengahan April 2025.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh mengungkapkan, tenaga pendidik yang akan direkrut nanti dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Persyaratan Guru Sekolah Rakyat
Belum ada pernyataan resmi dari Kemensos mengenai jadwal rekrutmen guru Sekolah Rakyat. Namun informasinya akan membutuhkan sekitar seribu guru untuk sekolah yang siap beroperasi.
Rekrutmen bakal dibuka untuk dua tipe guru, yakni pendidikan formal dan karakter.
Baca Juga: Kemensos Siapkan Aturan Bansos Maksimal 5 Tahun per Keluarga
M Nuh sebelumnya menyebutkan calon guru akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujar M Nuh disitat dari laman resmi Kemensos.
Dikutip dari Antara, Tim Formatur Sekolah Rakyat akan menggandeng psikolog untuk menentukan penilaian terkait empati sosial pada calon guru nantinya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyampaikan, calon guru sekolah rakyat akan diseleksi dari yang sudah memiliki sertifikasi PPG Prajabatan atau belum memiliki penempatan di mana pun.
“Oh, gurunya nanti kami yang menyediakan dari para guru lulusan PPG Prajabatan. Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” kata Nunuk dikutip, Selasa (18/3/2025).
Saat ini ada sekitar 50 ribu guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan di sekolah bisa ikut seleksi guru Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan akan dibutuhkan sekitar 700 orang guru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas murid.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Kebijakan Tahan BI Rate 5,75 persen Disebut Bisa Dorong Penyaluran Kredit Perbankan
-
Flek Hitam Muncul di Usia Berapa? Ini Cara Mencegah dan Menghilangkannya
-
4 Tips Menyimpan Sepeda Lipat agar Awet, Bebas Karat, dan Tetap Nyaman Dikendarai
-
Tarif Naturalisasi Rp75 Juta, Pakar Minta Pemerintah Tak Jadikan Kewarganegaraan Hak Orang Berduit
-
Gara-gara Kue, Ketua DPRD Bone Diduga Aniaya Staf PPPK
-
Waspada! KPAI Ungkap Anak Indonesia Kini Terjebak 'Industri Kecemasan' dan 'Candu Digital'
-
Alarm Diabetes Indonesia: Skrining BPJS Belum Mampu Menjangkau Jutaan Kasus Tersembunyi?
-
Sekolah Masih Kekurangan Guru, PGRI Tolak Anggaran Pendidikan Dipangkas demi MBG
-
Lawan Hama Wereng, Petani Boyolali Andalkan Teknologi Drone
-
Kasus TPPU Memasuki Babak Baru: Eks Jampidsus Masuk Daftar Panggil, Kejagung Terbitkan Sprindik ke-4