Pramono mengaku sebenarnya ingin melaksanakan penyerahan kunci ini lebih awal setelah dilantik sebagai gubernur. Namun, hal itu tak bisa diwujudkan karena ia diwajibkan untuk ikut retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah satu hari setelah dilantik selama sepekan.
"Padahal waktu itu saya janjinya adalah Hari pertama atau kedua Setelah dilantik Saya akan ke Kampung Bayam Tapi rupanya Pemerintah dalam banding Presiden lebih cekatan Hari pertama harus ke Magelang Ikut retreat," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut janjinya menyelesaikan masalah kampung bayam memang dari awal sudah diperkirakan bisa dipenuhi. Ia mengaku tak akan membuat janji kepada warga jika tak mungkin direalisasikan.
"Saudara-saudara sekalian, bagi saya pribadi kebetulan ketika berjanji Saya janjinya pasti saya ukur banget harus bisa direalisasikan dipenuhi," pungkasnya.
Diketahui, polemik di eks Kampung Bayam ini dimulai setelah warga harus pindah dari tempat tinggalnya karena adanya pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Gubernur DKI periode 2017-2022 saat itu, Anies Baswedan menjanjikan hunian baru untuk warga, yakni KSB.
Meski demikian, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola KSB memberikan harga yang dianggap warga terlalu tinggi. Warga yang tak terima sempat memaksa tinggal di KSB.
Bahkan saat era eks Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, ketua kelompok Tani Madani Kampung Bayam, Furqon sempat ditangkap kepolisian karena warga dianggap melakukan tindakan ilegal dan pengrusakan.
Akhirnya, sejumlah warga dipindahkan ke Rusun Nagrak dan Marunda oleh Pemprov DKI. Sedangkan warga dari Kelompok Tani Madani Kampung Bayam masih bertahan memilih tinggal di hunian sementara (huntara).
Warga yang mendapatkan kunci KSB ini merupakan Kelompok Tani Madani yang membuat perjanjian dengan Pramono-Rano saat masa kampanye. Belakangan warga yang tinggal di Rusun Nagrak dan Marunda juga menagih tempat tinggal di KSB.
Baca Juga: Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?
Berita Terkait
-
Ngeluh, Warga Sebut Potongan Gaji Rp1,7 Juta buat Sewa KSB Kemahalan: Rp1 Juta Kami Sanggup!
-
Ada Warga Eks Kampung Bayam Protes Setelah Kunci KSB Diserahkan, Pramono: Dulu Mereka Tak Mau Ketemu Saya
-
Drama Kampung Susun Bayam Berakhir: Pramono Tepati Janji, Warga Terima Kunci
-
Pramono Gelar Seremoni Penyerahan Kunci Kampung Susun Bayam, 98 Keluarga Diklaim Tak Diundang
-
Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai