Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo justru menyinggung adanya reshuffle bukan di kabinet, melainkan di internal Partai Golkar sebagaimana pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
'Ngga ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
"Bukan nggak ada, (tapi) sama sekali nggak ada," sambungnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dalam waktu dekat bakal ada reshuffle kepengurusan di dalam tubuh Partai Golkar.
Bahlil menyebut, reshuflle yang terjadi di tubuh partainya hampir sama dengan reshuffle yang ada di kabinet pemerintahan. Pasalnya, tidak menunggu sampai 1-2 tahun agar seorang pengurus dapat dirotasi.
Rotasi kepengurusan bisa saja dilakukan apabila memang para pengurus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet. Tidak mesti menunggu satu atau dua tahun,” kata Bahlil, di DPP Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.
“Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya, ya kita change-lah, nggak apa-apa,” imbuhnya.
Baca Juga: Banyak Menteri Sowan ke Jokowi Saat Prabowo ke Luar Negeri, Pakar Ingatkan Soal Reshuffle
Bahlil menilai, ia tidak akan segan melakukan rotasi. Pasalnya, Golkar tidak kekurangan kader yang kompeten.
Terlebih, alasan rotasi agar Partai Golkar bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.
“Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” ucapnya.
Isu Kepala PCO Mundur
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi buka suara ihwal isu yang menyebut dirinya memilih mundur dari jabatan.
Hasan menegaskan dirinya sebenarnya enggan menanggapi isu. Tetapi terkait isu yang berkembang kekinian, Hasan menegaskan dirinya masih berkantor seperti biasa.
"Sebenarnya saya nggak mau menanggapi isu. Hari ini saya masih ngantor seperti biasa," kata Hasan kepada Suara.com, Rabu (16/4/2025).
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan Hasan Nasbi masih bekerja dan ngantor seperti biasa.
Hal ini ditegaskan Teddy menanggapi isu mundurnya Hasan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Teddy justru mempertanyakan isu terkait mundurnya Hasan berasal dari mana.
"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa," kata Teddy kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Teddy menyampaikan bahwa ia bersama Hasan baru saja selesai rapat bersama.
"Baru aja selesai rapat bareng," kata Teddy.
Sebelumnya diberitakan, reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sangat mungkin dilakukan usai Lebaran.
Menurut Pengamat politik Yusak Farhan, Prabowo perlu mengevaluasi pos-pos kementerian yang menyangkut bidang perekonomian bila memang reshuffle dilakukan.
Pos-pos kementerian tersebut seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.
"Merosotnya IHSG, melemahnya rupiah dan potensi menurunnya perputaran uang pada lebaran 2025 atau lesunya ekonomi lebaran patut menjadi perhatian presiden atas kinerja sektor ekonomi," katanya.
Namun, Kementerian ESDM dinilai perlu dilakukan evaluasi.
Akan tetapi, Yusak ragu Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Ia mengemukakan bahwa Bahlil sangat diandalkan Prabowo terkait dukungan dari Partai Golkar di pemerintahan. Apalagi, menurutnya, Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintahan Prabowo.
"Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai ketum Golkar sangat seksi, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," kata Yusak.
Selain pos-pos kementerian bidang perekonomian, pos lainnyang patut dievaluasi Prabowo adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
"Saya kira juga layak dievaluasi," kata Yusak.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran