Minta MPR Kaji soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Legislator PDIP: Jangan Alergi Dulu

Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai soal adanya desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka diganti perlu dibuatkan kajian. Menurutnya, adanya desakan itu perlu direspons. 

Awalnya ia mengatakan, jika adanya desakan tersebut yang disampaikan purnawirawan TNI bukan lah hal abal-abal. Terlebij ada pandangan dari eks Wakil Presiden Try Sutrisno. 

"Di situ ada yang tokoh senior yang cukup menjadi rujukan di TNI adalah Pak Tri. Kalau saya lihat ya ada itu dalam tanggapan. Nah, konsekuensi sebagai negara demokrasi mestinya ini harus direspons. Terutama oleh MPR. MPR harus ada tim kajian," kata Komarudin ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, dikutip Rabu (30/4/2025). 

Ia mengatakan, kalau MPR tak merespons dengan buat tim kajian, maka hal itu bisa diambil oleh pihak yang netral tanpa kepentingan politik. 

"Kalau mereka ragu, kalau politisi bicara ya nanti dianggap ada kepentingan politik pro-kontra di situ. Bisa diambil kelangan netral dari akademisi atau para pakar untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap usulan itu. Jadi kalau memang dari sisi konstitusi boleh, ya dinyatakan boleh. Tapi kalau tidak, bilang ini tidak bisa," ujarnya. 

Ia mengatakan, tak perlu ada alergi untuk melakukan kajian terhadap adanya desakan tersebut. 

"Itu yang penting kita jangan alergi dulu soal kajiannya gitu ya. Iya makanya karena harus dikajian oleh kelompok yang memang tidak punya kepentingan politik. Dia lebih netral kan. Melakukan kajian secara komprensif dari sisi konstitusinya," katanya. 

Dengan adanya kajian, kata dia, akan ketahuan apakah desakan itu layak diteruskan atau tidak. Nanti hasil kajian bisa diumumkan ke publik. 

"Tapi kenapa hanya fokus kepada wakil presidennya saja ya? Ya disitu baru dari kajian kita bisa melihatkan persoalannya. Tentang kenapa hanya fokus kepada wakil presiden saja. Hanya kepada para purnawirawan itu pasti punya alasan. Kan mereka juga tidak mungkin asal usul politik," pungkasnya. 

Baca Juga: Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global

Reaksi MPR soal Desakan Wapres Gibran Dicopot 

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum membaca adanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal laksamana, dan marsekal.  

Salah satu tuntutannya adalah yaitu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. 

Karena belum membaca, Muzani belum bisa mempelajari adanya sikap tuntutan tersebut. 

"Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025). 

Di sisi lain, Muzani menilai, jika kontestasi Pilpres 2024 sudah menetapkan hingga pelantikan sudah dilakukan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang sah. 

"Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo-Subianto bersama Gibran Raka Bumi Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah," ujarnya. 

"Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah," sambungnya. 

Lebih lanjut, ketika ditanya soal apakah adanya sikap tuntutan tersebut mengganggu soliditas, Muzani lagi-lagi hanya menjawab secara diplomatis. 

"Saya tidak tahu bagaimana, enggak ngerti saya, karena saya belum pelajari," pungkasnya. 

8 Poin Tuntutan

Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

Adalah yang bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Sementara mengetahui, yakni Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Dokumen tersebut juga menyebutkan telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Tunutan itu di bingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih serta tulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelematkan NKRI".

Sebagaimana dokumen yang ditandatangani, berikuit delapan poin soal pernyataan sikap purnawirawan Prajurit TNI: 

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
7. Mengembalikan Polri pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang - Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.