Nggak Ada Ampun! Pramono Mau Kejar Penunggak Pajak: Yang Tak Bayar akan Kesulitan

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tak mau memberi ampun bagi warga Jakarta yang enggan membayar pajak. Ia berjanji akan menagih dan mengejar para penunggak agar taat membayar.

Untuk itu, ia berencana membuat penunggak kesulitan dalam berbagai hal agar mereka mau membayar pajak. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk memberi efek jera.

"Ya ditagih. Ditagih dan nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan," ujar Pramono di Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).

Meski tak merinci secara teknis, Pramono menyebut sistem yang akan diterapkan bisa membaca kendaraan yang belum patuh pajak saat mengisi bahan bakar maupun saat parkir di fasilitas umum.

"Kenapa (kesulitan)? Begitu dia mengisi bensin, ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak," katanya.

"Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak. Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki. Karena bagi saya pribadi, pajak itu adalah kepatuhan," ungkap mantan Sekretaris Kabinet itu.

Pramono menyoroti bahwa mayoritas penunggak pajak bukan berasal dari kelompok yang tak mampu, melainkan mereka pemilik kendaraan lebih dari satu. Tujuannya pun tak muluk-muluk, yakni menghindari aturan ganjil-genap.

"Dan rata-rata yang tidak membayar pajak itu mobil kedua, ketiga, atau motor kedua, ketiga, yang mereka menghindari ganjil genap dan sebagainya. Kalau kemudian ini kita putihkan, maka kemacetan di Jakarta itu akan semakin tinggi," tuturnya.

Alih-alih memberi keringanan seperti pemutihan pajak yang dilakukan sejumlah daerah lain, Pramono justru menegaskan hal sebaliknya. Pemprov DKI tidak akan membuka celah bagi para penunggak.

Baca Juga: Pramono Mau Kejar Penunggak Pajak, Pemprov DKI Tinjau Ulang Program Pemutihan PKB

"Maka kenapa kemudian saya secara terbuka menyampaikan pemerintah Jakarta untuk urusan pemutihan ini, bagi siapapun yang tidak membayar pajak kami kejar," tegasnya.

Tak hanya ditagih secara administratif, Pramono bahkan mempertimbangkan perluasan sistem barcode hingga ke jalan tol sebagai bagian dari pengawasan terintegrasi.

"Cara kejar gimana? Pertama ditagih, kedua pasti dia akan mengalami kesulitan. Bahkan saya lagi berpikir apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya kebaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak," pungkasnya.

Tak Ada Pemutihan di Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa tidak ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Ia menegaskan akan serius mengejar para penunggak pajak kendaraan.

“Nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak. Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak. Itulah yang saya upayakan untuk diperbaiki, karena bagi saya pribadi pajak itu adalah kepatuhan,” jelas Pramono saat dijumpai di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).

Pramono menjelaskan, rata-rata masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor adalah yang mobil kedua, ketiga maupun motor kedua dan ketiga.

Pramono mengatakan, masyarakat memiliki kendaraan kedua dan ketiga karena kebanyakan ingin menghindari ganjil genap.

Jika pajaknya diputihkan, kata Pramono, maka kemacetan di Jakarta akan semakin tinggi. Untuk itu, Pramono secara terbuka menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta akan mengejar para penunggak pajak.

“Cara kejar gimana? Pertama ditagih, kedua pasti dia akan mengalami kesulitan. Saya lagi berpikir, apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya terbaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak,” kata Pramono.

Dia pun mengaku, meski nantinya keputusan tersebut akan mengundang kebencian masyarakat terhadap dirinya, Pramono tak masalah dengan hal itu.

“Tapi, saya terima kasih untuk itu,” kata Pramono.