Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum (ketum) lewat Pemilihan Umum atau Pemilu Raya pada Selasa (13/5/2024).
Pemilihan Ketua Umum PSI ini dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti oleh setiap anggota partai berlambang mawar itu.
Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI, Beni Papa mengatakan, pendaftaran akan berlangsung sampai 18 Juli 2025.
Bagi anggota PSI yang ingin mendaftar bisa menyerahkan berkas pendaftaran ke Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Per hari ini tanggal 13 Mei, kami membuka masa pendaftaran bakal calon ketua umum Partai PSI yang seluruh prosesnya akan dilaksanakan di Basecamp DPP PSI pada pukul 09.00 sampai 18.00 dengan syarat khusus," ujar Beni di kantor DPP PSI, Selasa.
Beni mengatakan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi calon ketua.
Yakni, memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan mendapatkan surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.
"Per tanggal 13 per hari ini akan berproses sampai tanggal 18 Juni, itu akan dilakukan pengumuman calon ketua umum," jelasnya.
Setelah ditetapkan, para calon ketua PSI akan melakukan kampanye dengan memaparkan visi-misi dan dialog dengan para anggota PSI.
Baca Juga: Gandeng Inggris soal Perhutanan Sosial, Menhut Raja Juli Ungkap 3 Komitmen Prabowo
Tiap calon bisa dengan bebas menentukan bagaimana cara kampanyenya agar tiap anggota mendapatkan gambaran jelas mengenai rencana partai ke depan.
"Jadi, kami serahkan kepada calon ketua umum untuk mendesain sendiri bagaimana bentuk kampanye yang akan mereka-mereka laksanakan," jelasnya.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2025 panitia akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Raya PSI.
"Kemudian seterusnya, tanggal 12 sampai 19 Juli 2025, itu adalah masa pencoblosan untuk memilih calon ketua umum yang sudah diumumkan. Pemilih calon ketua umum berdasarkan pilihan masing-masing oleh seluruh anggota Partai PSI," ucapnya.
Proses pencoblosan dilakukan melalui sistem e-voting secara daring selama periode itu.
Tiap anggota memiliki satu suara, bahkan untuk tingkat pimpinan partai juga akan tetap dihitung satu suara.
Berita Terkait
-
Gandeng Inggris soal Perhutanan Sosial, Menhut Raja Juli Ungkap 3 Komitmen Prabowo
-
Banyak Pendatang Baru Daftar PPSU, PSI Minta Pramono Prioritaskan Warga Jakarta
-
10 Tahun Molor, PSI Curigai Proyek SJUT di Jakarta: Ini Timbulkan Pertanyaan
-
PSI Kritisi Rencana Pramono Buka Perpustakaan-Museum Sampai Malam: Jangan Jadi Pos Anggaran Baru
-
5 Parpol Sudah Siap Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Ada yang Ingin Koalisi Permanen
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat