Sebut Jakarta Rugi Triliunan Imbas Parkir Liar, Kenneth PDIP Desak UPP Dishub Dibubarkan

Suara.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. 

Hardiyanto Kenneth menilai unit tersebut gagal mengelola potensi pemasukan dari sektor parkir, hingga menyebabkan kebocoran pendapatan. Bahkan, Kenneth menyebut kerugian daerah mencapai angka triliunan rupiah karena maraknya parkir liar.

Karena itu, Hardiyanto Kenneth menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono segara membubarkan UP Pengelola Parkir Dishub DKI atas buruknya kinerja mereka.

"Kalau kami lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan (rupiah) lah," kata Hardiyanto Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).

"Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubar-in aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ucap Kennneth  menambahkan.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pengelolaan parkir oleh pihak swasta di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan jauh lebih transparan dan akuntabel. 

Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya perjanjian dan aturan main yang jelas agar tidak terjadi lagi kebocoran dana sebesar itu.

"Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul enggak? Ada perjanjiannya. Ya kalau kita lihat UPP parkir ini kan, dia selalu begitu kan. Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung," tegas Kennet PDIP. 

PAD DKI dari Parkir Tak Masu Akal

Baca Juga: Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi

Hardiyanto Kenneth juga menyoroti kecilnya kontribusi pendapatan dari parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. 

Menurutnya, dengan begitu banyak kantong parkir yang tersebar di Jakarta, angka yang diperoleh UPP—yakni hanya sekitar Rp30 miliar per tahun—tidak masuk akal.

"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja enggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Enggak mungkin," ucap Hardiyanto Kenneth.

Hardiyanto Kenneth bahkan mengajak awak media untuk turun langsung melihat realita di lapangan, mulai dari area Kelapa Gading hingga pusat perbelanjaan. 

Kenneth yakin jika parkir dikelola dengan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif, selain meningkatkan PAD, juga bisa mengurangi kemacetan akibat parkir liar.

"Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul enggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet," beber Hardiyanto Kenneth.

Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth menekankan bahwa potensi pendapatan dari sektor parkir bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan bantuan sosial. 

"Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," pungkas Hardiyanto Kenneth.