Suara.com - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akhirnya menemui perwakilan dari massa demonstran yang menggelar aksi tolak gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto pada Kamis (15/5/2025) siang sekitar pukul 12.40 WIB.
Massa pun menyayangkan tindakan Gus Ipul yang dianggap sudah terlambat.
Aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB.
Perwakilan demonstran juga telah diizinkan masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak Kemensos.
Setelah beberapa lama berdialog, barulah Gus Ipul masuk mengikuti audiensi itu.
"Menterinya baru dateng tadi jam setengah 1 ke audiensi. Masak menteri baru dateng? Kesiangan nih," ujar salah satu orator demonstrasi ini sambil menggunakan pengeras suara.
Terkait sindiran yang disampaikan kepada Gus Ipul, orator itu menilai seharusnya menteri yang terlambat bekerja mendapatkan hukuman layaknya pegawai kantoran.
"Apa hukumnya kalo menteri terlambat kerja? Kalau saya kan kalau telat kerja potong gaji. Kalau menteri apa ya?" jelas orator itu.
"Ya sudahlah yang penting kita disiplin bekerja. Menteri ya sudah urusan dia," pungkasnya.
Baca Juga: Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!
Geruduk Kemensos
Sebelumnya, massa yang tergabung dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (15/5/2025).
Mereka menuntut agar rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto dibatalkan.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa mayoritas mengenakan baju serba hitam dan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kalimat penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Aksi ini terlihat berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis.
Para demonstran bergantian melakukan orasi tepat di depan pagar kantor Kemensos.
Berita Terkait
-
Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!
-
Respons Desakan Puan ke Negara OKI, Gerindra Sebut Prabowo Ogah Paksa Warga Gaza Direlokasi
-
Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
-
Soal Kans Jokowi Gantikan Kaesang Ketum PSI, PDIP Bilang Begini
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!