Puluhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Unhas Demo Menteri Kesehatan

Suara.com - Puluhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar berunjuk rasa.

Menyatakan sikap keprihatinan terhadap masalah pendidikan Kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam pernyataan mereka, salah satu yang jadi sorotan adalah Unhas menyatakan menolak pengambilalihan kolegium dokter spesialis.

Kekhawatiran adanya pelemahan kolegium kedokteran mencuat. Setelah adanya pembentukan kolegium tandingan yang dilakukan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Dugaan itu beredar setelah sejumlah dokter anak yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dimutasi secara sepihak.

"Kami dengan tegas menolak pengambilalihan kolegium dokter spesialis yang telah 50 tahun membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialisasi kedokteran," kata Dekan FK Unhas, Haerani Rasyid, Selasa, 20 Mei 2025.

Menurutnya, pembentukan kolegium baru yang dilakukan secara tidak transparan serta tanpa melibatkan perhimpunan dokter spesialis dan institusi pendidikan terkait.

Akan mengakibatkan kolegium tersebut kehilangan independensinya.

Ini berpotensi menimbulkan pengaruh politik dan birokrasi yang dapat mengancam kedaulatan ilmu kedokteran.

Baca Juga: Kontroversi Kolegia: Kemenkes atau Organisasi Profesi? Ini Sikap FK Unpad

Kata Haerani, narasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada publik juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang terbuka dan bebas dalam proses tersebut.

"Oleh karena itu, kami mendesak Presiden RI, DPR, dan para pemimpin bangsa untuk mengembalikan independesi kolegium dokter spesialis," tegasnya.

Para guru besar juga menolak keputusan birokratis yang dianggap melemahkan rumah sakit pendidikan, kelembagaan dan sistem kesehatan akademik.

Olehnya, mereka mendesak Presiden Prabowo agar menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai tujuan utama.

Bukan sekadar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis.

Kemudian, menghentikan kebijakan-kebijakan kesehatan yang terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna.