Rapat Dengan Ojol, Komisi V DPR Sudah Dapat Arahan Pimpinan Rumuskan RUU Transportasi Online

Suara.com - Komisi V DPR RI akhirnya menerima sejumlah perwakilan driver transportasi online dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Dalam rapat ini ditegaskan, DPR akan merumuskan juga Rancangan Undang-Undang Transportasi Online atau Angkuta Online.

"Kami tentu menyimak secara sama komisi ini kami sudah berupaya untuk mencari titik temu terkait dengan regulasi. Kami mendengarkan masukan dari teman-teman perlu kami sampaikan kami sudah mendapat perintah dari pimpinan DPR untuk segera memulai membahas undang-undang angkutan online," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat.

Ia mengatakan, RUU Transportasi Online ini nantinya domainnya tidak hanya ada di Komisi V saja.

Tapi juga akan melibatkan sejumlah komisi lain di DPR yang terkait.

"Undang-undang tentang angkutan online ini nanti karena domainnya bukan hanya di komisi 5, kalau kami ini angkutannya pak, itu ada di komisi 5, transportasi," ujarnya.

"Sistem yang dibangun oleh angkutan online itu di komdigi di komisi 1. Kemudian hubungan kerja antara driver dengan aplikator itu ada di komisi 9. Sistem pembayarannya itu ada di komisi 11 hubungan dengan OJK," sambungnya.

Untuk itu, kata dia, kemungkinan RUU Transportasi Online akan dibahas lewat Panitia Khusus (Pansus) bukan Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR saja.

"Jadi nanti ada juga Kementerian Hukum dan HAM ini perlu kami sampaikan kalau melihat dari portofolio dari rumah besar penyusun ini nanti saya berpikir bahkan saya berani menyimpulkan ini nanti rumusnya Pansus bukan Panja di komisi 5 tapi Pansus undang-undang angkutan online yang terdiri dari unsur komisi 5 DPR RI," katanya.

Baca Juga: Terima Perwakilan Demonstran Audiensi, Kemenhub Disebut Tebar Janji Ini ke Massa Ojol

Kekinian Komisi V DPR, kata Lasarus, masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pimpinan DPR soal RUU Transportasi Online.

"Bapak Ibu sekalian jangan khawatir seluruh pasal ayat yang akan kita bahas nanti akan kita konsultasikan dengan teman-teman sekalian supaya isi dari undang-undang ini nanti untuk kepentingan kita semua bukan kepentingan salah satu kelompok saja jadi nggak usah kuatir kita akan libatkan semua stakeholder terkait dalam pembahasan undang-undang ini nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, megungkapkan, pihaknya membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ) atau membuat regulasi baru soal Sistem Regulasi Nasional.

Hal itu dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan transportasi online. Hari ini juga para pengemudi ojek online demo besar-besaran.

"Ini seyogyanya harusnya diatur diikat dengan undang-undang. Kami sedang menginisiasi untuk perbaikan terhadap regulasi yang ada," kata Lasarus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

"Salah satunya, kami akan mengusulkan apakah nanti nempel di revisi undang-undang lalu ditarik angkutan jalan. Atau nanti kami buat undang-undang baru, yaitu sistem transportasi nasional," sambungnya.

Menurutnya, semua peluang itu sedang dibicarakan dengan Badan Keahlian DPR RI.

"Ini sedang kami diskusikan, baik dengan badan kealian DPR maupun dengan pihak Kementerian Perhubungan ya. Sambil sembari kami dengar juga masukan pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan, memang diperlukan regulasi khusus terhadap transportasi online.

"Memang kesulitan kalau tidak diatur secara khusus, angkutan online ini. Contoh kemarin presiden hanya bisa menghimbau kan, untuk kepada operator, aplikator ya untuk memberikan bantuan hari raya misalnya," katanya.

"Sebenarnya kalau ini diatur, nggak ada yang menghimbau lagi, dia memang sudah mengacu kepada aturan dan tertentu yang ada. Jadi lebih mengikat gitu. Nah sekarang nggak bisa, karena memang belum ada aturan yang mengikat juga," sambungnya.